Jakarta, Gatra.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar khawatir pelaporan Rocky Gerung (RG) oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB), yang merupakan salah satu basis relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi ajang adu domba sesama masyarakat sipil.
Terutama, karena pelaporan dari relawan seakan-akan memposisikan diri untuk membela kepentingan Presiden, tapi basis relawan ini masih berada dalam tatanan masyarakat sipil. Sementara, kritik yang dilontarkan oleh Rocky ditujukan oleh sosok Jokowi selaku Presiden, bukan sebagai individu sesama masyarakat sipil.
"Harusnya, Presiden menegaskan dalam situasi seperti ini bahwa kritik yang dilakukan seperti Rocky Gerung adalah kritik yang dari segi partisipasi itu sah," ucap Haris Azhar dalam diskusi "Penguatan Solidaritas Masyarakat Sipil di Hadapan Penguasa", di Jakarta, Rabu (02/8).
Jika hal dibiarkan, kasus ini terlihat seperti sesama anggota masyarakat saling berlawanan. Haris Azhar mengatakan, kasus ini mirip dengan hal yang ia hadapi saat ini.
Baca Juga: Kuasa Hukum dan JPU Cekcok saat Haris Azhar Dinilai Tak Sopan di Persidangan
Dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan, Haris dan Koordinator KonTras, Fatia Maulidiyanti juga didakwa pasal soal membuat keonaran.
"Pola ini juga yang dikenakan ke saya dan Fatia juga. Pasal keonaran. Pasal 14 jika keonaran belum terjadi. Pasal 15 jika keonaran sudah terjadi," jelas Haris.
Ia mengatakan, perdebatan itu sah-sah saja terjadi. Tapi, negara harus bisa menjamin atau menjaga agar semua perdebatan di kalangan masyarakat dalam konteks ini, adalah tentang cara Rocky Gerung menyampaikan kritiknya.
"Tadi saya bilang khawatir diadu domba. Jika, yang satu berdebat menyampaikan pendapat. Yang satu gak berdebat, tapi menyampaikan keinginannya lewat penegak hukum," kata Haris.
Keterlibatan polisi atau penegak hukum lainnya dalam perdebatan mengenai cara RG menyampaikan kritiknya, sudah bukan perdebatan yang diharapkan dalam demokrasi.
Baca Juga: Puluhan Pendukung Haris Azhar dan Fatia Demo di Depan PN Jakarta Timur
"Seolah-olah di antara warga, tapi yang satu dapat privilege lewat institusi negara," jelas Haris.
Oleh sebab itu, Haris kembali menegaskan kalau Presiden Jokowi perlu menentukan sikap. Jika memang mau melaporkan RG, Jokowi harus membuat laporan tanpa embel-embel jabatan sebagai Presiden. Atau, minimal memberikan surat kuasa kepada pengacara. Tapi, jika pelaporan dilakukan artinya Jokowi pun harus bersedia menyediakan waktu untuk diperiksa sebagai saksi pelapor.
Presiden Jokowi tidak merespon banyak terhadap ucapan Rocky Gerung yang dipublikasikan melalui YouTube Refly Harun. Jokowi hanya mengatakan, akan kerja saja. "Itu hal-hal kecillah," ucap Presiden Jokowi di Senayan Park, Rabu (02/8).
