Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memandang, sistem zonasi masih menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Menurut Muhadjir, pendidikan tanah air selama ini masih diselimuti persoalan kastanisasi. Imbasnya, paradigma bersekolah pun tekotak-kotakan oleh anggapan sekolah favorit dan tidak favorit. Sistem zonasi, kemudian dimunculkan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.
“Bahwa di lapangan pasti banyak masalah, itu iya. Tapi kalau ada masalah bukan kemudian zonasi harus dihapus,” tegas Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Kamis (24/8).
Masalah yang kemudian hadir ditiap penyelenggaraannya, dilihat Muhadjir, lebih pada pemahaman yang belum secara optimal terserap oleh pemangku kebijakan pendidikan di daerah. Belum lagi, harus diakui saat ini pemerataan kualitas di satuan pendidikan daerah belum hadir secara menyeluruh.
“Jadi sebetulnya zonasi itu memang berpulang ke pemda untuk segera membuat program pemerataan kualitas pendidikan,” tutur dia.
Lebih lanjut, Muhadjir juga meminta sekolah swasta untuk menjadi alternatif pilihan, apabila sekolah-sekolah negeri di suatu wilayah tak mampu untuk menampung peserta didik dalam sistem zonasi.
Yang jadi masalah, sambung dia, selama ini masyarakat masih enggan untuk memasukan sang anak ke sekolah swasta dikarenakan mutu sekolah swasta tersebut sering kali tak lebih baik dari sekolah negeri.
Sehingga, Pemda pun didorong untuk bisa berperan dalam mengafirmasi kualitas dari sekolah swasta tersebut. Agar, sekolah tersebut nantinya pun bisa menjadi alternatif pilihan peserta didik dalam kebijakan PPDB zonasi.
“Pemda harus afirmasi mutu sekolah swasta. Kalau izin pendirian sekolah diberikan, maka pemda juga bertanggungjawab dong untuk meningkatkan mutu sekolah itu,” jelasnya.
Terakhir, Muhadjir jufa menyarankan agar keberadaan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan PPDB harus bisa lebih di galakkan. Karena menurutnya, keberadaan kelompok pengawas seperti satgas lah yang tiap tahunnya mengevaluasi dan memberi masukan terhadap kebijakan PPDB Zonasi di lapangan.
“[Satgas] itu dulu seingat saya ada. Nanti saya cek di Kemendikbudristek masaih ada atau tidak itu,” tegas dia.
