Jakarta, Gatra.com - Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi menggelar acara Pra-Musyawarah Bersama (Mubes) ke VIII Bamus Betawi di Sekretariat Bamus Betawi Gedung Bank DKI, lantai 9, Rabu (30/8).

Hasil putusan Pra-Mubes menegaskan bahwa Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dipandang sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) biasa dan bukan sebagai lembaga tertinggi satu-satunya di Betawi.

Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Muhammad Rifky atau yang disapa Eki Pitung mengimbau kepada seluruh Ormas yang berada di dalam Bamus Betawi agar tetap menjalankan roda organisasi yang sesuai dengan marwah keorganisasian Betawi.

"Seluruh Ormas yang tergabung dalam Bamus Betawi, mari kita sama-sama jaga marwah dan kesucian organisasi Bamus Betawi sesuai dengan masa bakti Haji Lulung untuk periode 2018-2023 agar tidak melanggar hukum keorganisasian yang tertuang dalam AD/ART Bamus Betawi," himbaunya.

Bamus Betawi merupakan organisasi Budaya Betawi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2015 dan diundangkan pada 11 September 2015.

"Sebagai organisasi yang telah memiliki undang undang, maka Bamus Betawi harus menjalankan organisasi yang benar sesuai aturan keorganisasian dengan menggelar Mubes ke VIII pada awal Bulan September," ujarnya.

Eki juga menyayangkan adanya Mubes VIII manipulatif yang dilakukan oleh pihak lain di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang tidak sesuai dengan aturan keorganisasian yang tertuang dalam Undang Undang Kebudayaan Betawi.

"Sebagian besar Ormas yang hadir pada hari ini menyatakan menolak Mubes manipulatif yang dilakukan oleh pihak lain. Saya sayang menyayangkan adanya pihak lain mengatasnamakan Bamus Betawi menggelar Mubes Manipulatif tersebut," ungkapnya.

Pra-Mubes VIII Bamus Betawi merupakan konsolidasi dan pemantapan ormas-ormas Betawi menuju Mubes VIII Bamus Betawi dengan tema "Maju Bersama & Manfaat Bersama dengan menjaga marwah Bamus Betawi", yang dihadiri oleh 47 Ormas Betawi dengan memberikan pernyataan mendukung Mubes VIII Bamus Betawi pada awal Bulan September 2023.

Pernyataan Sikap Bersama Terkait Mubes VII Bamus Betawi TMII

Dalam momen itu, turut dikeluarkan pernyataan sikap bersama terkait Mubes VII Bamus Betawi yang secara aklamasi mengangkat Riano P. Ahmad sebagai Ketua Umum. 
“Kami para tokoh dan pimpinan ormas anggota Bamus Betawi setelah memperhatikan dengan seksama rangkaian kegiatan proses penyelenggaraan Mubes VIII Bamus Betawi Tahun 2023, kami menemukan secara kasat mata bukti-bukti kecurangan,” ujar Sekretaris Steering Committee Panitia Mubes VIII Bamus Betawi, Daud Poliraja.

Dalam pernyataan sikap bersama itu disebutkan bahwa sebagian besar panitia penyelenggara Mubes VIII Bamus Betawi merupakan tim sukses Riano P. Ahmad. Di samping itu, panitia pendaftaran calon ketua umum Bamus Betawi Periode 2023-2028 juga dinilai telah mengeluarkan ketentuan yang mengabaikan kedudukan mubes VIII sebagai forum tertinggi kedaulatan anggota Bamus Betawi.

“Serta sangat membatasi jumlah tokoh yang dapat ikut dalam kontestasi calon ketua umum Bamus Betawi yang demokratis, jujur dan adil,” tambahnya.

Kemudian, melalui draft sejumlah rancangan ketetapan mubes VIII yang disiapkan panitia pengarah juga terbukti bahwa struktur organisasi Bamus Betawi akan menjadi sangat gemuk. Sehingga berpotensi menjadi tidak efisien dan tidak efektif.
 
Hal tersebut juga dinilai melecehkan kedudukan majelis adat Bamus Betawi lantaran ditempatkan sebagai lembaga produk dari tim formatur yang diketuai oleh ketua terpilih.

Tak hanya itu, mereka juga menyebut selama masa kepemimpinan Bang Riano P. Ahmad  telah terjadi degradasi eksistensi Bamus Betawi karena secara aktif terlibat dalam proses terbentuknya Majelis Kaum Betawi (MKB). 

“Hal tersebut telah memposisikan organisasi Bamus Betawi menjadi bawahan dalam struktur MKB,” jelasnya.

Lalu, turut disinggung tentang rekening organisasi Bamus Betawi dan rekening Sekretaris Jenderal Syarif Hidayatullah, serta rekening Bendahara Umum Djuli Zulkarnain diblokir oleh PPATK.

“Tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas dan sistem keuangan organisasi,” jelasnya.

Kemudian, disebutkan pula telah terjadi penyalahgunaan wewenang khususnya berkaitan transparansi penunjukan organisasi pelaksana pengelolaan perkampungan betawi di Area Jakarta Fair Kemayoran Tahun 2023.

“Serta tidak adanya pertanggungjawaban secara profesional berkaitan dengan nilai profit yang diperoleh serta berapa besar pemasukan yang menjadi hak keuangan organisasi Bamus Betawi beserta anggotanya,” tegasnya.

Selain itu, turut disebutkan bahwa ada indikasi kuat telah terjadi penyimpangan alih fungsi serta penyelewengan keuangan organisasi berkaitan dengan pengelolaan aset Bamus Betawi  yakni Betawi Store.

“Sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat tidak pantas Bang Riano P Ahmad untuk menjadi calon ketua umum Bamus Betawi Periode 2023 - 2028,” tuturnya.

“Oleh karena itu, berkaitan dengan hal-hal sebagai diuraikan di atas, maka bersama ini kami tegas dan jelas menyatakan  Menolak Penyelenggaraan Mubes VIII Bamus Betawi,” tambahnya.