Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan bahwa Koalisi Perubahan sebelumnya tak pernah melakukan pembicaraan apapun mengenai kerja sama politik antara NasDem dengan PKB. Ia pun menyebut, kerja sama antara kedua partai itu bukanlah bagian dari pengembangan KPP.
"Enggak. Enggak pernah. Bagi kami, itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara NasDem dan PKB," kata Andi Mallarangeng ketika ditemui awak media di Puri Cikeas, Bogor, pada Jumat (1/9).
Andi menyatakan, kesepakatan kerja sama politik antara kedua partai sejatinya adalah hak masing-masing partai politik. Hanya saja, ia berpendapat bahwa Partai NasDem seharusnya mengedepankan etika politik dan menyampaikan keputusan itu secara baik-baik.
"Kan datang kita berkumpul bersama-sama, berhari-hari, berbulan-bulan, sejak tahun lalu, tiba-tiba satu dua kali bertemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru. Diam-diam lagi, kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima," tegas Andi.
"Bagi kami, ini belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru," imbuhnya.
Oleh karena itu, rapat MTP tersebut dilaksanakan oleh Partai Demokrat untuk menentukan sikap lanjutan yang diambil partai dalam KPP maupun dalam pengusungan Anies Baswedan. Meski begitu, baginya, langkah sepihak Surya Paloh dan Anies Baswedan itu telah menandai bubarnya koalisi.
"Otomatis, bagi kami, hal itu [menandakan] Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tetapi, tetap kami harus putuskan melalui Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat," tutur Eks Mentero Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.
Meski demikian, Andi menyatakan bahwa keputusan mengenai ketergabungan Partai Demokrat dalam KPP itu baru diputuskan secara resmi dalam MTP.
"Kalau ditanya, tapi kan harus diputuskan dulu di MTP. Di dalam (Rapat) MTP kan ada anggota-anggota juga, dan sebagainya. Nanti diputuskan dengan baik," kata Andi.
Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Aggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa langkah sepihak yang diambil Surya Paloh itu baru didengarnya dari Juru Bicara Anies Sudirman Said, pada Kamis (30/8). Informasi yang didapatkan oleh Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa Partai NasDem telah menyepakati kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung pasangan calon Anies-Cak Imin.
Teuku Riefky menyebut, keputusan yang diambil Surya Paloh itu sma sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan rekan sekoalisi NasDem dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). Menurutnya, justru Anies telah memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya sejak Juni 2023.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Teuku Riefky dalam pernyataannya, pada Kamis (31/8).
