Jakarta, Gatra.com - Koordinator Kajian Merah Putih, Sutoyo Abadi menilai pusat kegaduhan politik di koalisi perubahan berada di Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terjadi atas kendali penguasa beserta remot oligarki.

Sutoyo memandang munculnya rekayasa memasangkan Anies Baswedan (ARB) dan Muhaimin Iskandar (MI) sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029, merupakan rekayasa canggih untuk menghentikan kekuatan ARB yang makin tidak terbendung.

"Duet tersebut bisa jadi hanya kamuflase karena , pasangan tersebut bisa dihentikan ketika mendekati pendaftaran Capres dan cawapres ke KPU kasus Iskandar Muhaimin masuk ke pengadilan. Dan kembali aman setelah ARB gagal dalam pencapresan sebagai Presiden," ujar Sutoyo.

Keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIK) , jelas Sutiyo, bukan karena terdesak oleh kedatangan Golkar dan PAN, tetapi dugaan kuat ada penugasan khusus membayangi ARB agar bisa berhenti dan gagal menjadi Capres 2024.

"Pintu masuk kerja politiknya melalui Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang belakangan ini bolak balik ke Istana bertemu Jokowi tidak akan lepas dari skenario besar oligarki," jelasnya.

Risiko kemarahan Demokrat, menurut Sutoyo, pasti sudah diperhitungkan, ketika NasDem bertindak sepihak tanpa melibatkan anggota Koalisi lainnya, untuk menduetkan Anies dan Cak Imin.

"Upaya bagaimana Koalisi Perubahan untuk Persatuan dilemahkan. Secara langsung ada keterlibatan cawe-cawe Jokowi atas remote oligarki. Bahwa Pilpres 2024 harus tetap dalam genggaman, pengaruh, kekuatan dan kendali oligarki, apabila perpanjangan masa jabatan Presiden gagal dilaksanakan," ujarnya.

Sutoyo menyebut rekayasa politik lanjut Jokowi diduga menekan Golkar dan PAN untuk bergabung ke dalam KKIR. Tekanan terhadap Golkar terlihat jelas ketika Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi ekspor minyak goreng.

Tidak lama berselang, Golkar dan PAN deklarasi bergabung dengan KKIR yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. "Kedua tokoh tersebut berada masih dalam kendali kekuasaan atas berbagai kasus yang masih melekat dalam dirinya masing." sebutnya.

"Sudah cukup lama informasi terekam sampai sekarang sesungguhnya taipan oligarki dengan sekutu kekuatan besar mereka belum percaya terhadap Prabowo Subianto adalah Capres yang akan memiliki loyalitas total terhadap oligarki," tambahnya.

Lebih lanjut, Sutoyo menekankan bahwa rekayasa politik yang cukup canggih berupa kerja sama dengan Jokowi, sesungguhnya tidak aman bahkan membahayakan bagi oligarki.

"Ancaman bagaimana dikalahkan pada saat Pilpres adalah rekayasa yang pasti menjadi agenda oligarki," tegasnya.

Sutoyo memandang bahwa semua basa basi politik pencapresan 2024, tetap dalam kendali oligarki.

Menurut Sutoyo, Ganjar Pranowo adalah satu satunya capres yang bisa dipercaya menggantikan peran Jokowi sebagai boneka kekuatan asing dan yang akan bisa meneruskan semua program Jokowi saat ini.

"Sekalian Jokowi akan mencari aman paska menjabat kepada Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tapi peluang PS untuk bisa menang dalam hitungan politik oligarki sangat kecil," bebernya,