Mataram, Gatra.com - Kekecewaan kader Demokrat dari Pusat hingga daerah terus berlanjut akibat Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Anis Baswedan dan Nasdem yang tiba-tiba mencuatkan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Bacawapres yang diduetkan dengan Anis Baswedan sebagai Capres.

Di NTB misalnya, bentuk kekecewaan dimaksud ditumpahkannya dengan ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anis Bawesdan dan AHY. “Kita laksanakan sesuai perintah DPP Demokrat dengan menurunkan baliho Anies-AHY di seluruh NTB. Penurunan baliho Anies-AHY dilakukan sejak Kamis malam (31/8) dan terus berlanjut hingga Sabtu (2/9) saat ini. DPD bergerak cepat melakukan penurunan baliho begitu ada instruksi DPP. Ini adalah instruksi dari DPP,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan, Sabtu (2/9).

Dikatakan Andi, Anies dan Surya Paloh telah mengkhianati perjanjian yang telah disepakati oleh parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Itu menunjukkan etika politik yang tidak baik dengan telah mempertontonkan sikap yang mencederai perjanjian yang telah disepakati.

“Sudah jelas kami tidak satu perahu lagi. Karena mereka (Anies dan Surya Paloh) telah menunjukan sikap politik tidak etis dan membatalkan perjanjian secara sepihak,” ungkapnnya.

Menurutnya, dengan kondisi yang ada, sudah tidak ada jalan lagi bagi Demokrat dalam mendukung Anies dan berkoalisi dengan NasDem. Tidak ada jalan kembali, ketika sudah mengkhianati kesepakatan.

Lain halnya dengan PKS, partai pendukung Anis Capres, seperti dikatakan Ketua DPW PKS NTB Yek Agil, bahwa partainya tetap mendukung Anis Baswedan sebagai Capres terlepas dengan siapapun pasangannya termasuk Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Ketua Umum PKB.

“Kita di daerah tegak lurus dengan keputusan DPP mendukung paket Anies-Cak Imin. Pihaknya akan siap bekerja sama dengan parpol koalisi seperti NasDem dan PKB. Ia meyakini, paket Amin akan membawa semangat perubahan sebagaimana jargon awal semangat koalisi perubahan. Kami optimistis paket Amin akan membawa perubahan yang lebih baik,” kata Yek Agil yangjuga Wakil Ketua DPRD NTB ini.

Menyikapi hal ini Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pada prinsipnya, PKB di daerah akan patuh dengan apapun menjadi keputusan DPP.