Jakarta, Gatra.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat total investasi swasta ke sektor lifestyle di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta.
“Kalau yang dari swasta, tetapi tadi sudah ada [investasi] Rp20 triliun. Ini mainly play, artinya [untuk sektor] entertainment, hotel, dan sebagainya, termasuk ada ruang terbuka hijau,” ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono usai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2 di Jakarta, Minggu (3/9/2023).
Lebih lanjut Agung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia.
Baca Juga: Waskita Karya Garap Proyek Pembangunan IKN dan Klaim Fokus Restrukturisasi Utang
"Terbanyak memang perusahaan dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Negara yang lainnya Jepang dan Korea,” ungkapnya.
Khusus dukungan dari anggota ASEAN, yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
“Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste,” tambahnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Mulai Bangun 47 Tower Rusun ASN Senilai Rp9,4 Triliun di IKN
Agung menjelaskan bahwa dalam RPJMN 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun. Ini dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan: APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, serta Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.
Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
“Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektar. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1 A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” jelas Agung.
