Jakarta, Gatra.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang terjadi terkait pengembangan hidrogen hijau, yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas Rachmat Mardiana mengatakan, pengembangan hidrogen juga dilakukan sebagai salah satu upaya Pemerintah, dalam melakukan transisi energi untuk mencapai net zero emission pada 2060 mendatang.

"Juga ini menjadi sangat penting ke depan sebagai strategi utama khususnya terkait dengan ekonomi hijau di mana di dalamnya ada upaya-upaya bagaimana kita mengurangi ketergantungan kepada energi fosil," kata Rachmat di acara Diskusi CASE Emerging Technology, pada Selasa (12/9).

Baca Juga: PLN Gandeng PIM dan AGI Genjot Pengembangan Hidrogen Hijau di RI

Dalam mengembangkan hidrogen hijau tersebut kata Rachmat, ada beberapa hambatan dan tantangan, salah satunya adalah biaya produksi yang tinggi.

Dalam paparanya, Rachmat menjelaskan bahwa, hidrogen hijau yang diproduksi menggunakan listrik dari VRE plant pada tahun 2019 rata-rata akan dua kali lipat akan mahal dibanding dengan grey hydrogen. Kendaraan dengan fuel cells dan tangki hidrogen harganya kan 1,5-2 kali lipat dibanding fosil.

Kemudian tantangan selanjutnya adalah kurangnya infrastruktur khusus yang memadai. Lalu, adanya potensi hilangnya energi, hidrogen hijau menimbulkan kerugian energi yang signifikan pada setiap tahap value chain. Semakin tinggi kehilangan energi semakin banyak kapasitas energi terbarukan dibutuhkan untuk memproses hidrogen hijau.

Selanjutnya, kurangnya pengakuan nilai. "Untuk hidrogen bisa berkelanjutan kita memerlukan bagaimana strategi terkait dengan pengembangannya agar dari sisi skala ekonomi juga ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya," katanya.