Purworejo, Gatra.com – Meskipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun ternyata tidak murni untuk pendidikan dasar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah pun masih jauh dari kata cukup untuk kegiatan belajar mengajar.
Akibatnya, pihak sekolah melalui komite masih harus mencari anggaran untuk menutup kekurangan biaya operasional. Inilah yang selalu menjadi buah simalakama bagi pihak sekolah, karena masyarakat sudah terlanjur memahami bahwa sekomah negeri gratis.
Untuk menutup biaya yang dibutuhkan, biasamya sekolah membebankan kepada orang tua murid dengan memberi sebutan infaq, hibah, sumbangan yang kesemuanya sama, hingga pungutan biaya sekolah.
Seperti yang sedang ramai dibicarakan, adanya dugaan pungutan mencapai jutaan rupiah di SMPN 26 Purworejo, Jawa Tengah. Anggota Komisi X DPR RI (Pendidikan, Riset; Olahraga dan Kepariwisataan), Bramantyo Suwondo atau Mas Bram, menguraikan bahwa anggaran pendidikan adalah hal mendasar.
"Menyikapi pendidikan dasar gratis, kita tidak boleh menafikan anggaran pendidikan, baik dari tingkatan provinsi maupun nasional. Anggaran pendidikan, harus difokuskan untuk membangun SDM, sehingga anggaran 20% khusus untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis," kata Bram di Gedung Serba Guna Desa/Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Sabtu (07/10).
Menurut politisi muda Partai Demokrat ini, yang menjadi dasar gerakan wajib belajar 9 tahun gratis agar tidak memberatkan orang tua.
"Pendidikan dasar harus mudah diakses dan dinikmati oleh semua masyarakat. Jangan ada lagi anak putus sekolah. Tentunya ada dukungan pemerintah, yang namanya produk pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah, harusnya anggaran difokuskan," ujar Bram.
Menurutnya, semangat untuk memberikan pendidikan dasar gratis bagi anak Indonesia sangatlah bagus.. "Anggaran pendidikan 20% dari APBN saat ini tidak fokus untuk pendidikan. Anggarannya terbelah-belah ke hal lain, ke kementeran lain. Untuk pendidikan dasar dan sedang kita usahakan hingga SMA, gratis," kata Mas Bram.
Ia lantas mencontohkan, jumlah nominal KIP dan PIP untuk SD dari dulu sampai sekarang masih sama, Rp450.000 per tahun per anak. Begitu juga dengan nominal untuk siswa SMP dan SMA.
"Padahal harga-harga sudah naik, ada inflasi. Harapan saya, pemerintah fokus ke anggaran. Supaya sekolah bisa gratis tanpa menurunkan kualitas hasil pendidikan. Harapannya ke depan untuk SD belum naik, harapan saya pemerintah fokus anggaran, bicara sekolah gratis tanpa menurunkan kualitas.
Ia juga berjanji akan tetap memperjuangkan adanya PIP, KIP, KIP Kuliah meskipun akan ada suksesi kepemimpinan nasional di tahun 2024 mendatang.
