Semarang, Gatra.com - Di tengah musim kemarau panjang saat ini, ketersediaan pangan beras di Jawa Tengah (Jateng) diketahui masih surplus sebanyak 2,41 juta ton. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat meninjau persediaan stok beras di gudang Bulog Randugarut, Semarang, Kamis (2/10).

Menurut Nana Sudjana, stok beras di Jateng pada tahun 2023 mencapai 6,37 juta ton lebih, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya sebesar 3,96 juta ton.

“Jadi Jateng masih aman pangan, karena terdapat surplus beras sebanyak 2,41 juta ton,” ujarnya kepada wartawan.

Stok beras 2,41 juta ton ini diperkirakan bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jateng hingga Maret 2024. Terlebih lagi pada Februari sudah masuk musim tanam padi. Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta itu menyatakan produksi beras yang surplus menunjukkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Jateng pada persoalan pangan. Kendati surplus beras, lanjut Nana, berbagai program terus dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menjangkau pangan.

“Upaya menjaga stok pangan beras ini juga dalam rangka untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap terkendali,” jelasnya.

Seperti diketahui inflasi Jateng Oktober 2023 secara year on year sebesar 2,81%. Angka ini masih berada di rentang sasaran target inflasi, yaitu 3,0 plus minus 1.

“Jadi inflasi Jateng masih di bawah tiga. Ini berkat kerja sama yang baik dengan Badan Pangan Nasional maupun Bulog,” tuturnya.

Nana menambahkan akan terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga ketahanan pangan di Jateng, misalnya Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah-daerah yang memiliki kemisikinan ekstrim, dan sebagainya. “Gerakan Pangan Murah ini juga dalam rangka untuk mengendalikan inflasi,” kata Nana.

Sementara, Kepala Perum Bulog Jateng, Akhmad Kholisun menyatakan mendapat alokasi dari pemerintah pusat beras impor dari Kamboja sebanyak 7.000 ton.

“Saat ini sudah masuk di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebanyak 3.500 ton. Sisanya menyusul,” ungkap Kholisun.

Beras impor dari Kamboja itu, lanjut Kholisun, akan disalurkan ke masyarakat melalui program bantuan pangan maupun gerakan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah pasar tradisional.

“Beras impor ini masuk dalam cadangan beras pemerintah, maka pemanfaatannya untuk penugasan, seperti bantuan pangan, juga guna stabilisasi pasokan harga pangan,” ujarnya.