Salatiga, Gatra.com - Sejumlah persoalan terkait dengan dunia pendidikan menjadi perhatian bersama, dan diperlukan sebuah diskusi yang asik untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Hal tersebut dilakukan pada rembug bersama antara Pemerintah Kota Salatiga bersama DPRD Kota Salatiga dan Polres Salatiga, pemerhati pendidikan, pendidik, murid membahas tentang tranformasi guru untuk Indonesia maju di Ruang Kaloka, Gedung Setda Lantai 4, Kamis (24/11).
Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi mengatakan bahwa Rembug Bersama perihal transformasi guru untuk Indonesia maju ini, sebenarnya menjadi refleksi dari guru dan dunia pendidikan kekinian masa depan.
Baca Juga: Menteri Parekraf Ajak Salatiga Gaungkan Sustainable Tourism
“Ada beberapa hal persoalan yang memang harus kita rembug bersama. Konsep merdeka belajar di lingkungan guru dan murid sudah selesai, namun barang kali yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman konsep merdeka belajar dari para orang tua,” ujarnya.
Dia tidak ingin, kemudian terjadi anak sudah nyaman dengan guru dan sekolah, namun di rumah justru sebaliknya. Pemahaman tentang merdeka belajar yang bukan pada tataran akademi saja, melainkan pada tataran non akademi juga memberikan tempat yang sama dan setara.
“Ada orang tua yang belum paham, sehingga saat terima raport anak-anak merasa ditekan oleh orang tua. Oleh karena itu, salah satu opsi yang harus dilakukan adalah sering bertemu dan melibatkan kehadiran orang tua dalam pendidikan merdeka belajar ini,” jelasnya.
Kemudian untuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan akan kita siapkan secara bertahap, termasuk mensikapi sekolah yang dilakukan merger karena keterbatasan murid, dan termasuk belum ada ketersediaan sarana dan prasarananya.
“Komitmen dari Pemkot Salatiga akan terus dilakukan, secara bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas keuangan yang ada. Kalau perlu kita akan membuka kesempatan usulan kepada Pemerintah Provinsi soal ini. Sehingga akan menjadi satu sinergi untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di pendidikan,”ujarnya.
Sinoeng juga menyinggung soal beban sertifikasi guru dan tunjangan. Menurut pendapatnya, guru jangan dibebankan pada beban-beban SPJ atau administratif saja.
“Bapak ibu guru ada yang harus menyelesaikan administrasi SPJ lalu kemudian sedikit mereduksi kewajibannya untuk mengajar. Karena pendidikan ini adalah persoalan bagaimana membangun karakter, bukan menyelesaikan administrasi SPJ,” katanya.
Kompetensi, tunjangan dinaikan dirinya sepakat. Namun perlu dilakukan simplifikasi, sehingga para guru dalam menyelesaikan SPJ itu tidak terlalu lama menyita waktu.
“Mudah-mudahan dari Salatiga, akan kita suarakan dan kita sikapi ini dengan arif dan bijak, karena keberpihakan menjadi kata kunci,” tandasnya.
