Semarang, Gatra.com - Dukungan anggaran dana dari pemerintah untuk riset di perguruan tinggi dinilai masih kurang, sehingga secara global kalah bersaing dengan hasil riset dari kampus di luar negeri.

Ketua Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Prof. Sulistiowati, menyatakan, pergurun tinggi selama ini harus memutar otak untuk mendapatkan dana riset atau penelitian.

“Dana penelitin yang saat ini masih kurang kalau ingin bersaing dengan perguruan tinggi mancanegara, di kancah global. Perlu dukungan dana lebih kuat lagi," ujarnya kepada wartawan di sela Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-BH di Gedung Prof Soedarto, S.H., kampus Undip Tembalang, Sabtu (25/11).

Terlebih lagi, lanjut, Prof. Sulistiowati, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan target supaya PTN-BH kalau bisa masuk ke level 100 besar tingkat dunia.

Guna mencapai level tersebut membutuhkan dukungan dana cukup besar, sehingga pemerintah supaya menambah anggaran penelitian untuk PTN-BH.

“Dana riset dari pemerintah saat ini hanya untuk penilitan mendasar, sehingga untuk melakukan lompatan riset butuh dana besar,” tandasnya.

Selama ini, untuk melakukan riset, dosen PTN-BH juga mendapatkan dukung dana dari corporate social responsibility (CSR) perbankan, perusahaan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN.

Guru Besar Universita Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini, menambahkan, pemerintah supaya memberikan keringan pajak pengelolaan dana riset PTN-BH.

“PTN-BH jangan disamakan dengan perusahaan. Kami butuh keringan pajak dari pemerintah, agar riset yang dilakukan PTN-BH bisa maksimal,” ujarnya.

Guna mendukung riset itu, maka Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-BH mengusung tema “Penguatan Budaya Riset Trandisiplin di Perguruan Tinggi”.

Sidang yang diikuti 21 PTN-BH se-Indonesia tersebut dibuka Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Yos Johan Utama.

Dalam sambutannya, Prof. Yos menyatakan PTN-BH belum sepenuhnya bisa mandiri sepenuhnya untuk mengelola sendiri kampus karena masih ada campur tangan pemerintah.

“PTN-BH itu ibarat dilepas kepalanya, tapi masih dipegang buntutnya,” ujar dia.

Rektor Undip juga mengeluhkan tentang pajak bagi PTN-BH yang masih tinggi dan ribetnya membuat administrasi laporan pertanggungjawaban (LPj).