Papua, Gatra.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi papua Merdeka (OPM) akan merayakan upacara militer memperingati hari kemerdekaan yang jatuh pada 1 Desember 2023.

"Kami, TPNPB OPM tetap merayakan [1 Desember] di markas-markas, upacara militer harus dilakukan dan sipil disesuaikan dengan keadaan. Imbauan ini kami keluarkan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh semua pejuang dan rakyat bangsa Papua Barat," kata Sebby Sambom melalui keterangan video kepada Gatra.com pada Kamis (30/11).

Menurut Sebby, 1 Desember merupakan momentum pengumuman negara Papua Barat oleh Belanda pada tahun 1961 silam. Untuk itu, TPNPB OPM harus merayakan sebagai momen penyemangat untuk tetap berjuang mengeluarkan Papua Barat dari Indonesia.

"Belanda sudah mempersiapkan kemerdekaan, mereka sudah membentuk parlemen 5 April 1961, kemudian membentuk Komite Nasional Papua Barat dan mereka menyusun kabinet dan pemerintahan. Itu diumumkan 1 Desember 1961. Karena itu, sebagai generasi bangsa Papua dari tahun ke tahun tetap merayakan hari pembentukan pengumuman embrio negara bangsa Papua Barat," ujar Sebby.

Menghadapi perayaan HUT TPNPB OPM 1 Desember 2023 ini, Polda Papua memetakan 13 daerah rawan gangguan keamanan. Pemetaan itu dilakukan guna mengantisipasi eskalasi gangguan jelang perayaan HUT TPNPB OPM ini.

Ketigabelas wilayah itu di antaranya Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Yalimo, dan Kota Jayapura.

"Kami siagakan aparat gabungan TNI dan Polri untuk memantau pergerakan KKB dengan meningkatkan patroli keamanan dan penegakan hukum bagi kelompok yang kerap melakukan aksi teror dan penembakan terhadap aparat keamanan dan warga setempat," kata Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo.

Walau siagakan personel gabungan di 13 Kabuppaten, Kombes Pol. Ignatius menyebutkan tidak ada penambahan personel. Hanya aparat gabungan, TNI Polri yang ada di tiap kabupaten tersebut

"Tidak ada penebalan personel. Hanya kegiatan patroli bersama TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat. Juga melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Namun tetap meningkatkan kewaspadaan personel di kantor Polres/Polsek dan pos-pos keamanan," katanya.