Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, rencana pemerintah untuk memulangkan pengungsi Rohingnya ke negara asal mereka, Myanmar adalah tindakan yang tidak tepat.

“Jangan kembalikan mereka ke Myanmar. Kita tahu di Myanmar itu sekarang terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh kekuatan kelompok militer Myanmar Tatmadaw dan banyak melakukan represi terhadap kelompok oposisi termasuk juga persekusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat Rohingya,” ucap Usman Hamid usai rapat dengan KPU mengenai debat capres-cawapres, Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12).

Usman menegaskan, masalah Rohingya bukan hanya masalah Indonesia saja, tapi masalah beberapa negara, terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau memang pemerintah tidak mampu secara ekonomi atau secara sosial, sebenarnya pemerintah bisa mengaktifkan forum kerjasama regional di tingkat ASEAN,” jelas Usman.

Ia pun mengatakan, Indonesia bisa mengajak negara-negara di luar ASEAN seperti Australia atau Kanada yang selama ini sering menerima kedatangan pengungsi.

Usman pun mengatakan kalau ia tidak sepenuhnya percaya pada alasan pemerintah yang mengatakan hendak memulangkan pengungsi Rohingya karena adanya penolakan dari warga lokal.

“Saya tidak percaya itu, penolakan masyarakat itu benar-benar penolakan yang murni,” kata Usman.

Ia menegaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, justru masyarakat lokal yang selalu memberikan pertolongan kepada para pengungsi di perairan mereka. Usman mengatakan, penolakan justru datang dari aparat, pemerintah lokal, hingga pemerintah pusat.

“Waktu itu Kepala Staf Presiden mengatakan, kedatangan mereka (pengungsi Rohingya) itu melanggar kedaulatan, kedatangan mereka itu menjadi beban ekonomi. ‘Kita beban ekonomi kita sendiri saja belum bisa ditangani, masa mau nanggung beban ekonomi masyarakat lain’, ucap Usman meniru Kepala Staf Presiden yang ia maksud.

Usman menjelaskan, beberapa masyarakat Aceh, terutama anggota komunitas nelayan, justru dianggap sebagai pahlawan oleh para pengungsi Rohingya. Namun, Usman mengatakan, belakangan ini ia melihat adanya upaya kriminalisasi terdapat sekelompok nelayan.

“Sejumlah nelayan yang dituduh melakukan tindak pidana perdagangan manusia atau perdagangan orang, dan sempat diproses hukum, dibawa ke pengadilan, dan dihukum penjara,” kata Usman.

Ia menilai, ini merupakan salah satu cara untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat lokal yang ingin menolong pengungsi Rohingya.

Usman menegaskan, Indonesia seharusnya mengupayakan penyelesaian yang lebih menunjukkan solidaritas terhadap permasalahan pengungsi Rohingya. Terlebih karena, selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN, Indonesia terus menyuarakan akan mendorong Myanmar untuk menjadi negara yang menjunjung konstitusional yang artinya juga melindungi asas HAM.

“Jadi, saya kira kita tidak ingin pemerintah Indonesia atau Indonesia menjadi bangsa yang terisolir yang hanya memikirkan dirinya sendiri,” ucap Usman lagi.