Karanganyar, Gatra.com - Mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Karanganyar, Jateng, jelang Pemilu 2024 terlihat di mata legislator sebagai upaya menempatkan para pejabat pilihan ke posisi strategis yang menguntungkan pihak tertentu. Mereka yang kurang menguntungkan, akhirnya dibuang.

"Saya melihat kecenderungan [Juliyatmono dan Rober Christanto] saling menempatkan orang-orangnya di gerbong mutasi," kata Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Toni Hatmoko, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (7/12).

Juliyatmono resmi undur diri dari jabatan Bupati Karanganyar pada 3 November 2023. Undur dirinya ini untuk keperluan nyaleg Partai Golkar Dapil IV Jawa Tengah. Kursi kepala daerah lalu digantikan Rober Christanto yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati.

Sebelum lengser, Juliyatmono sempat melakukan rollingan 98 ASN mulai eselon IIIA sampai IV B pada 14 Agustus lalu. Sebulan kemudian, 24 ASN eselon II-IV juga dimutasi pada (29/9). Tak berhenti, Juliyatmono masih melakukan mutasi 27 pejabat eselon II-IV, Kamis (2/11).

Pemindahan dan penggeseran para ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar ini dilakukannya pada sehari jelang lengser dari jabatan Bupati Karanganyar.

Rober Christanto yang hanya memiliki 26 hari menjabat Bupati Karanganyar hingga 15 Desember 2023, ternyata memilih langkah sama. Di hari ke-15 menjabat, ia sukses menggeser dan mengisi 63 jabatan eselon III dan IV.

Politikus PDIP itu beralasan mutasi merupakan hal biasa di lingkungan pemerintahan. Rober bahkan menepis mutasi tersebut ada muatan kepentingan politis selama dirinya menjabat bupati.

Lebih jauh Toni mengatakan, ia mendapati mutasi pejabat oleh Rober Christanto di sebuah OPD kurang efektif dan efisien.

"Seperti di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Satu atau dua personel berskill programmer IT diganti. Memang sih penggantinya juga punya skill sama. Tapi jelang tutup tahun anggaran ini, semua dikejar target laporan pendapatan, aset, pelaporan ke BPK juga. Apakah penggantinya bisa menyesuaikan diri dengan target itu di waktu yang mepet?" katanya.

Ia sangat menyayangkan jika mutasi pejabat ASN dilatarbelakangi kepentingan politis serta rasa suka tidak suka pengambil kebijakan.

"Kami menyadari mutasi ASN hak prerogratif bupati. Tetapi harusnya objektif," katanya.

Sebelumnya diberitakan, eks Camat Jaten Teguh Haryono mengancam bakal menggugat Bupati Karanganyar Rober Christanto jika pemindahan dirinya ke Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) tak prosedural.

Teguh menduga Rober Christanto tak suka dirinya mendirikan Ormas Giribangun Indonesia Maju (GIM). Teguh memastikan, GIM tidak berafiliasi ke kubu politik manapun. Ia juga merasa pantas menjabat Camat hingga pensiun pada 2024 nanti.

"Saya akan telusuri apakah mutasi saya ini tanpa proses Baperjakat. Jika demikian, maka akan saya gugat ke PTUN," kata Teguh.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nur Aini Farida menolak memberikan keterangan kepada wartawan terkait mutasi jabatan yang dilakukan Rober. Begitu pula Sekda Karanganyar, Timotius Suryadi. "Saya no comment saja," katanya.