Washington, D.C, Gatra.com - Pemerintahan Biden sekali lagi menunda persetujuan izin penjualan lebih dari 20.000 senapan buatan AS ke Israel. 

Dua pejabat AS mengungkapkan kepada Axios, menyoroti kekhawatiran mengenai serangan yang dilakukan pemukim ekstremis Israel terhadap warga sipil Palestina.

Dalam websitenya, Axios mengatakan kesepakatan senjata tersebut sedang ditinjau ulang oleh Departemen Luar Negeri AS dan menggarisbawahi kekhawatirannya mengenai upaya pemerintah Israel, untuk mengekang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat.

Menurut Axios, langkah ini menandakan berlanjutnya skeptisisme mengenai apakah upaya yang dilakukan sudah cukup untuk mengatasi masalah ini.

Sebelumnya, Israel meminta senapan tersebut sejak awal perang untuk tim respons awal sipil di desa-desa dekat perbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah. Tim lokal ini, yang terdiri dari warga yang menerima pelatihan dan senjata dari polisi Israel, dimaksudkan untuk bertindak sebagai responden pertama jika terjadi serangan teror.

Axios mengatakan AS menanggapi permintaan Israel dengan hati-hati, karena kekhawatiran bahwa Itamar Ben Gvir, menteri keamanan nasional ultra-nasionalis yang mengawasi polisi, mungkin mendistribusikan senapan tersebut kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat.

“Persetujuan izin ekspor dari perusahaan pertahanan AS diberikan hanya setelah ada jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan sampai ke tim sipil di pemukiman Yahudi,” tambah Axios.

Namun, beberapa minggu setelah persetujuan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memulai peninjauan baru terhadap izin tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan pemukim, dan persepsi bahwa pemerintah Israel tidak cukup mengatasi masalah tersebut, Axios melaporkan.

Baca Juga: Tentara Israel Menembak Bangsal Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza

Menurut Axios, keputusan itu diambil setelah pemerintahan Biden merasa khawatir dengan laporan pers Israel yang mengungkap dokumen rahasia komandan komando pusat IDF. 

Dokumen tersebut menyatakan bahwa Ben Gvir telah menginstruksikan polisi untuk tidak menangkap pemukim yang melakukan kekerasan di Tepi Barat.

“Kesepakatan ini tidak bergerak kemana-mana saat ini. Kami memerlukan lebih banyak jaminan dari Israel mengenai langkah-langkah yang akan diambil, untuk mengekang serangan pemukim yang melakukan kekerasan dan memastikan tidak ada senjata baru AS yang akan menjangkau pemukim di Tepi Barat,” kata seorang pejabat AS kepada Axios.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menahan diri untuk tidak memberikan rincian, dengan menyatakan, “Kami dilarang mengkonfirmasi atau mengomentari secara terbuka mengenai rincian mengenai kegiatan perizinan penjualan pertahanan komersial langsung.”

Menurut Axios, departemen Luar Negeri baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap beberapa puluh pemukim Israel yang dicurigai terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina. Langkah ini, melarang mereka bepergian ke AS, menandai pertama kalinya AS menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ekstremis sejak pemerintahan Clinton.