Jakarta, Gatra.com - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menemui salah satu komunitas penyandang disabilitas dan mendengarkan keluhan-keluhan serta hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selama mendengarkan kisah para penyandang disabilitas, Mahfud terlihat menyimak dan mencatat beberapa keluhan yang disampaikan.

“Ini saya menerima salah satu kelompok rentan di tengah masyarakat kita yaitu kelompok disabilitas yang menurut keluhan-keluhan yang tadi saya catat memang perhatian pemerintah perlu ditingkatkan,” ucap Mahfud MD di Posko Teuku Umar, Kamis malam (14/12).

Berdasarkan pantauan Gatra, dalam pertemuan ini terdapat kurang lebih tujuh perwakilan penyandang disabilitas beserta pendamping mereka. Sekitar tiga orang yang hadir merupakan pengguna kursi roda.

Setelah mendengar cerita singkat dari mereka yang hadir, jelas bahwa disabilitas yang mereka hadapi berbeda satu sama lain.

“Ini juga tentu harus jadi perhatian kita bersama terutama akses. Nanti kita tata kembali dan inventaris masalah karena ternyata penyandang disabilitas tidak bisa sama. Satu kebijakan tidak bisa buat semua,” kata Mahfud.

Dalam pertemuan ini, terdapat satu anak yang merupakan penyandang disabilitas cerebral palsy (CP). stadium 4. Ibu Iis, pendamping anak tersebut, menceritakan kesulitan yang ia dan anaknya alami sehari-hari. Bukan hanya itu, ia juga menyuarakan kesulitan yang dihadapi anak-anak yang mengalami cerebral palsy stadium 1 sampai 3.

Menurutnya, anak-anak yang memiliki CP tahap ini seharusnya masih bisa menjalani proses pendidikan. Namun, sekolah-sekolah justru tidak bisa memfasilitasi karena tidak paham bagaimana cara untuk berhadapan dengan anak-anak yang memiliki CP.

“UUD kita itu menyatakan setiap warga negara itu dengan arti setiap orang kalau artinya hak asasi. Jadi, kalau orang sehat maupun tidak sehat itu menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak haknya,” jelas Mahfud.

Secara umum, para penyandang disabilitas yang hadir menyampaikan keluhan mereka mengenai sulitnya akses transportasi selama mereka bepergian, baik di Jakarta atau daerah-daerah lainnya.

Mereka pun menyampaikan keluhan mengenai diskriminasi yang dihadapi dalam lingkungan kerja, terutama soal kontrak kerja. Salah satu penyandang disabilitas yang hadir mengatakan kalau dirinya merupakan salah satu pegawai di salah satu perusahaan milik BUMN.

Ia mengatakan, sebagai penyandang disabilitas, dirinya hanya berstatus pegawai kontrak. Sangat sulit baginya untuk bisa menjadi karyawan tetap karena perusahaan hanya berpikir untuk memenuhi kuota wajib karyawan penyandang disabilitas sesuai yang diatur UU no 8 tahun 2016.

Selain itu, salah satu yang juga dibahas adalah soal kebutuhan para penyandang disabilitas yang tidak tercover oleh BPJS. Misalnya obat-obatan ataupun alat prostetik, seperti kaki atau tangan palsu.

“Kita ke depan efektifkan. Saya maklum, kelompok disabilitas ini bisa mengadu kepada siapapun yang sekarang bisa mengambil kebijakan kebijakan baru di bidang ketata pemerintahan kita di dalam melindungi hak-hak kaum disabilitas,” tutur Mahfud.