Home Politik Ongkos Pemilu Mahal, PKS Sebut Anies Dorong Reformasi Pembiayaan Parpol

Ongkos Pemilu Mahal, PKS Sebut Anies Dorong Reformasi Pembiayaan Parpol

Jakarta, Gatra.com - Juru bicara (jubir) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengungkapkan, Capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan akan melakukan reformasi pembiayaan partai politik (parpol) jika terpilih menjadi Presiden pada pemilu mendatang. Hal tersebut dilakukan agar proses demokrasi berjalan dengan adil.

“Memang pengaturannya itu kita harus membuatnya lebih fair tidak hanya dari sisi input tapi juga output. Kalau di AMIN itu kita mendorong reformasi pembiayaan partai politik dan reformasi pembiayaan untuk kompensasi politik, di dua hal itu tentu, dari sisi revenue dan spending,” kata Kholid dolam acara Membangun Dialog, Menghadirkan Substansi: Mendorong Konsolidasi Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2024, di Jakarta pada Minggu (17/9).

Misalnya kata Khalid, dalam hal saksi yang dinilai sangat krusial, karena jika biaya saksi dibebankan kepada parpol dan para kandidat capres akan membuat demokrasi yang mahal dan tidak bisa diturunkan. “Jadi saya pikir, Itu salah satu solusi konkret bagaimana penanganan Masalah saksi,” katanya.

Lebih lanjut, Khalid juga mencontohan, jika seseorang ingin menjadi Walikota atau Gubernur juga membutuhkan mahar politik yang besar. Karena dana tersebut biasanya digunakan untuk pengeluaran saksi, kemudian untuk alat peraga kampanye (APK) dan untuk biaya operasional kampanye.

“Itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, inilah kemudian harus kita perbaiki regulasinya agar lebih lebih fair di situ,” imbuhnya.

Menurut Khalid, jika terus tutup mata terkait pembiayaan politik yang mahal, maka selama itulah demokrasi di Indonesia akan ikut mahal. Hal tersebut juga berpotensi membuat para kandidiat pemimpin ke depan tidak berorientasi lagi kepada kepentingan rakyat dan kebijakan tersebut tidak akan berpihak kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Khalid juga menglaim bahwa Anies juga mendukung adanya penyehatan demokrasi. Di mana peran masyarakat sipil harus diperkuat, dan menjadikan masyarakat sipil sebagai mitra dalam penyehatan demokrasi.

“Ketika kita bisa menurunkan biaya partai politik biaya kompetisi politik secara signifikan itu akan membuat kualitas demokrasi kita semakin baik,” imbuhnya.

52