New York, Gatra.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadopsi resolusi mengenai krisis yang sedang berlangsung di Gaza, dengan dukungan 13 suara dan AS dan Rusia menyatakan abstain. 

Resolusi tersebut antara lain menuntut penyaluran bantuan kemanusiaan segera, aman dan tanpa hambatan dalam skala besar langsung kepada penduduk sipil Palestina di seluruh Jalur Gaza.

Reuters, Jumat (22/12) melaporkan, resolusi tersebut menuntut, antara lain, kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, perlindungan warga sipil dan properti sipil, pembukaan penyeberangan dengan Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan, dan perlindungan pekerja kemanusiaan dan kemanusiaan, serta menjamin kebebasan bergerak mereka.

Rancangan resolusi diusulkan UEA yang menyerukan langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan memperluas akses kemanusiaan serta menciptakan kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan.

Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar dan Wakil Tetap Uni Emirat Arab (UEA) Lana Zaki Nusseibeh, menyoroti situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, dan memperingatkan risiko kelaparan yang akan terjadi.

Dia mencatat bahwa rancangan resolusi tersebut merupakan “hasil konsultasi dan keterlibatan ekstensif antara anggota Dewan, dan pihak-pihak terkait khususnya Mesir dan Palestina.”

“Tujuan dari teks ini sangat sederhana, yaitu merespons dengan tindakan terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan di lapangan karena rakyat Palestina menanggung beban konflik ini sambil melindungi mereka yang mencoba memberikan bantuan untuk menyelamatkan nyawa,” katanya.

Kemarahan dunia trus meningkatnya karena jumlah korban tewas di Gaza dalam 11 minggu perang antara Israel dan Hamas,  dan memburuknya krisis kemanusiaan di wilayah kantong Palestina.

Setelah perundingan tingkat tinggi untuk memenangkan hati Washington, resolusi tersebut juga tidak lagi membuat Israel mengendalikan semua pengiriman bantuan kepada 2,3 juta orang di Gaza. 

Israel hanya sebatas memantau pengiriman bantuan terbatas ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dari Mesir dan penyeberangan Kerem Shalom yang dikuasai Israel.

Namun melemahnya pernyataan mengenai penghentian permusuhan –harapan gencata senjata-- membuat kecewa beberapa anggota dewan – termasuk Rusia yang mempunyai hak veto – dan negara-negara Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). 

Resolusi diadopsi menyerukan langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan memperluas akses kemanusiaan serta menciptakan kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan.

Dalam draf awal memang menyerukan penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan, yang memungkinkan akses bantuan.

Awal bulan ini, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara menuntut gencatan senjata kemanusiaan, dan 153 negara memberikan suara mendukung langkah yang telah diveto oleh Amerika Serikat, di Dewan Keamanan beberapa hari sebelumnya.

AS dan Israel menentang gencatan senjata karena yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan membebaskan sandera yang disandera oleh Hamas.

Pemantauan Bantuan

Bulan lalu Amerika Serikat abstain dan hanya mengizinkan Dewan Keamanan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak, dan diperpanjang dan memungkinkan akses bantuan. Langkah ini dilakukan setelah empat upaya yang gagal, untuk mengambil keputusan.

Washington tetap melindungi sekutunya Israel dari tindakan PBB yang dua kali memveto keputusan Dewan Keamanan sejak serangan militan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel menyebabkan 1.200 orang tewas dan 240 orang disandera.

Israel membalas Hamas dengan membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sekitar 20.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut pejabat kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

Kebanyakan orang di Gaza telah diusir dari rumah mereka dan para pejabat PBB telah memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan. 

Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan setengah dari penduduk Gaza kelaparan dan 10 persen dari makanan yang dibutuhkan hanya bisa masuk ke Gaza sejak 7 Oktober.

Poin penting dalam negosiasi resolusi yang diadopsi pada hari Jumat adalah usulan awal dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang akan membentuk mekanisme di Gaza dalam memantau bantuan dari negara-negara yang tidak terlibat peperangan.

Kompromi yang lebih lunak dicapai ketika Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membentuk mekanisme PBB, guna mempercepat bantuan ke Gaza melalui negara-negara yang tidak terlibat  dalam konflik tersebut.

Koordinator juga akan bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan memverifikasi di Gaza, jika diperlukan. Bersifat kemanusiaan, dari semua bantuan tersebut.

Dewan juga menyerukan pihak-pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan… menyesalkan semua serangan terhadap warga sipil dan objek sipil, serta semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil, dan semua tindakan terorisme.