Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menegaskan kalau TPN tidak pernah berpikir untuk mengusulkan penghentian pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

“Jadi, jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun enggak pernah,” ucap Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi saat konferensi pers di Gedung High End, Gondangdia, Jakarta, Rabu (3/1). 

TGB menegaskan, bansos merupakan salah satu kebijakan yang disepakati oleh DPR bersama dengan pemerintah. Ia menegaskan, partai-partai pengusung Ganjar-Mahfud sangat mendorong program-program yang pro rakyat.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat, TKN Siap Jalankan Visi Misi Prabowo-Gibran

Ia menegaskan, fraksi PDIP dan fraksi PPP yang merupakan bagian dari fraksi terbesar di DPR juga ikut memperjuangkan program-program yang berpihak pada rakyat, termasuk bansos.

Dalam hal ini TGB menegaskan, bansos merupakan hasil kerja dan perjuangan dari partai-partai pengusung Ganjar-Mahfud bersama dengan partai-partai lain di DPR.

“Jadi, tidak mungkin lah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan,” kata TGB lagi.

Ia menjelaskan, TPN justru punya komitmen untuk terus mendorong program-program prorakyat. Misalnya, dengan program KTP Sakti yang diusung Ganjar-Mahfud.

Program ini disebut sebagai keberlanjutan sekaligus peningkatan dari program bansos yang sudah dilaksanakan pemerintah saat ini.

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Petani Demak, Ganjar Siap Tambah Pupuk

Selain TGB, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga mengklarifikasi ucapannya terkait usulan penundaan bansos. Ia mengatakan, pemberitaan yang beredar adalah tidak tepat karena ada misunderstanding dan missing link dari pernyataannya dengan pemberitaan di media.

"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini, jangan ada klaim sepihak," tegas Todung dalam konferensi pers hari ini.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis sempat menyinggung bansos pada konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud yang berlokasi di Jalan Cemara Nomor 19. Dalam kesempatan itu, ia sempat memberikan usulan untuk penundaan bansos oleh para pejabat pemerintah.

“Sebaiknya, pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” ucap Todung Mulya Lubis saat konferensi pers di Media Center TPN, Gondangdia, Jakarta, Jumat (29/12).

​​​​​​Baca juga: https://www.gatra.com/news-589377-politik-tpn-ganjar-mahfud-lengkapi-dokumen-laporan-kekerasan-di-boyolali-ke-komnas-ham.html

Saat itu, Todung menjelaskan kalau selama Pilpres rentan terjadi politik uang yang dikamuflase sebagai bansos oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Todung menegaskan, bansos merupakan program pemerintah yang tidak bisa diklaim menjadi hak milik salah satu paslon tertentu.