Banjar, Gatra.com - Sejumlah aktivis mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, aktivis lingkungan, pegiat pemilu dan demokrasi menggelar Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto; Sejarah Kelam Reformasi 1998, Kamis (04/01) di Kedai Kopi Siunun, Kompleks STAIMA Kota Banjar, Jawa Barat.
Pengamat politik dan lingkungan hidup Dede Supriadi mengatakan, generasi yang hidup di era Orde Baru merasakan dan melihat secara langsung peristiwa penembakan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa di era Orba menuju Reformasi.
Dede berharap peristiwa kelam tersebut tidak terulangi lagi di era pasca Reformasi seperti saat ini. Tidak ada lagi pelanggaran HAM dan tragedi berdarah.
Ia mengungkap, tujuan Prabowo berkuasa dalam pendapat saya yakni untuk membangkitkan kembali kekuasaan politik orde baru (Orba) di Indonesia.
Selain itu fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi pada hari ini yakni kelakukan jahat para oligarki di mana berlindung dibalik kekuasaan rezim yang berkuasa.
"Kita harus sadar bahwa kelompok-kelompok pengusaha yang merusak lingkungan di Indonesia pada Pemilu 2024 nanti berdiri dibelakang Prabowo dan Gibran," jelas Dede.
Dede juga mengatakan, Prabowo itu patut diduga ancaman serius bagi konsoilidasi demokrasi di Indonesia. Karena selain Prabowo diduga pelanggar HAM tapi dugaan kami kelompok oligarki ini dibelakangnya menjelang Pemilu 2024 nanti.
Dede juga mengkritik soal pembangunan Foteestate. Ia mengatakan, di mana "gagal" dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Prabowo Subianto.
Sementara itu, pegiat pemilu dan demokrasi Hasnu Ibrahim mengatakan, seperti terungkap dalam buku ini bahwa diduga adannya keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis dan kerusahan Mei 1998.
"Keluarga korban hingga hari ini sedang mendesak pertannggungjawaban Negara agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini," ujar Hasnu.
Sayangnya, lanjut Hasnu, pengadilan hukum itu belum bekerja secara profesional untuk memeriksa sejauh mana dugaan keterlibatan Prabowo seperti tertulis dalam buku ini.
Bahkan, untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat ini, tutur Hasnu, hingga sekarang rekomendasi Komisi III DPR RI untuk membentuk pengadilan ad hock belum terwujud.
Akan tetapi, sambung Hasnu, rakyat tetap diberikan informasi di mana paling tidak sejarah demokratisasi dan reformasi di Indonesia pernah menyebut bahwa Prabowo adalah aktor sentral yang wajib dimintai keterangan secara hukum terkait dugaan keterlibatannya.
Maka dari itu, kata Hasnu, upaya untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia menjadi tugas bersama yang harus dilindungi kesakralannya dalam Pemilu 2024 mendatang melalui persatuan rakyat Indonesia.
Hal senada disampaikan Aji Muhammad Iqbal. Ia menuturkan, pemilih terbanyak pada Pemilu 2024 mendatang adalah Milenial dan Gen Z maka dari itu kita harus cerdas dan rasional dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Milenial dan Gen Z, kata Aji, harus memeriksa rekam jejak dan rekam karya calon Presiden dan Wakil Presiden di mana kita menolak keras dinasti politik dan mengutuk upaya mengkebiri konstitusi demi melestarikan kekuasaan yang sedang dibangun oleh Jokowi dengan mengamini anaknya Gibran sebagai Cawapres di mana Jokowi sedang menjabat sebagai Presiden.
"Kita berharap pemilu 2024 berjalan secara demokratis, integritas dan martabat agar menjegal para politisi yang memiliki bekas hitam pada sejarah masalalunya," tutup Aji.
