Jakarta, Gatra.com - Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, mayoritas responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Survei dilakukan pada periode Januari 2024 dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.200. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,50 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.

“Responden awalnya diberikan pertanyaan 'secara umum, apa penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, Hasilnya banyak masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi,”ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam jumpa pers secara daring, Rabu, (10/1).

Kepuasan terhadap kinerja presiden Jokowi menyentuh 61 persen kepuasan, 11 persen merasa sangat puas, 22 persen merasa cukup, 4 persen merasa tidak puas dan 2 persen merasa sangat tidak puas.

“Apabila dikalkulasikan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 61 persen sangat jauh dengan hasil ketidakpuasan yang hanya seberas 4 persen” ujarnya.

Namun, dalam proses elaborasi, persepsi Cukup yang dinyatakan responden secara umum merujuk pada Tidak Puas, sehingga ketika ditanyakan ulang dari total jawaban Cukup terjadi pergeseran menjadi Tidak Puas mencapai 23 persen.

Sementara untuk alasan yang paling mempengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam hal pemberian bantuan sosial sebesar 38,7 persen. Lalu merakyat dan sederhana 20,1 persen, dalam hal pembangunan infrastruktur 16,5 persen dan mengurangi kemiskinan 2,7 persen.

Lalu alasan yang paling mempengaruhi ketidak puasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam hal kondisi ekonoli sulit 48.7 persen. Lalu harga sembako mahal 22,5 persen, minimnya lapangan pekerjaan 18 persen dan terjadi banyak korupsi sebanyak 8,6 persen.

Secara umum, harapan publik terkait persoalan mendasar yang diinginkan untuk segera ditangani ada pada bidang ekonomi, hal ini meliputi harga sembako murah, dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Adapun persoalan terkait penyelenggaraan pemerintah, semisal pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, Penegakan hukum hingga kebebasan berpendapat mendapat respon rendah, hal ini bisa saja karena persoalan-persoalan itu dianggap publik telah baik.