Al-Mukalla, Gatra.com - Milisi Houthi Yaman siap berdamai dengan Arab Saudi. Pernyataan itu diungkapkan wakil menteri luar negeri kelompok tersebut, Hussein Al-Ezzi pada hari Senin. Dia pun menuduh Amerika Serikat menghalangi upaya mencapai penyelesaian.
Arabnews Senin (5/2) melaporkan, berbicara kepada wartawan di Sanaa, Al-Ezzi menyatakan terima kasih khusus kepada Arab Saudi atas keengganannya untuk bergabung dalam serangan AS-Inggris di Yaman, dan menambahkan bahwa milisi “bersemangat” untuk melakukan perundingan perdamaian dengan Kerajaan.
“Sanaa siap untuk berdamai dengan Riyadh meskipun ada tantangan yang ditimbulkan oleh AS dan kelompok terkait di Yaman,” kata Al-Ezzi.
“AS dan Inggris telah melakukan sekitar 300 serangan di Yaman sejak 12 Januari,” kata pejabat tersebut, dan mengancam akan membuat AS membayar “harga yang mahal” atas serangan tersebut.
“Amerika adalah pihak yang menyerang kami, dan Amerika tidak akan luput dari hukuman, dan kami tidak akan pernah tinggal diam mengenai agresi terhadap negara kami, dan hal ini tidak akan berdampak pada sikap kami terhadap Gaza dan Palestina,” katanya.
Sejak November, Houthi telah menyita sebuah kapal komersial dan meluncurkan puluhan rudal dan drone ke kapal sipil serta militer di Laut Merah.
Al-Ezzi mengatakan bahwa milisi melakukan serangan, untuk menunjukkan dukungannya kepada Palestina, dan hanya menargetkan kapal atau kapal yang terkait dengan Israel dalam perjalanan mereka ke negara tersebut.
“Kapal militer dan komersial AS dan Inggris ditambahkan masuk ke daftar sasaran milisi, setelah kedua negara melancarkan serangan ke Yaman,” tambahnya.
Peringatan Houthi untuk menyerang kapal-kapal AS dan Inggris datang ketika media Houthi dan warga Yaman di provinsi Hodeidah di bagian barat yang dikuasai Houthi melaporkan ledakan pada Minggu malam ketika jet menyerang sasaran di distrik Ras Isa, Al-Zaydiyah dan Al-Hawak.
Pada Senin sore, saluran TV Al-Masirah yang dikelola Houthi mengklaim bahwa pasukan AS dan Inggris melakukan serangan di wilayah Al-Katheeb di Hodeidah.
Sementara itu, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengatakan bahwa tekanan PBB untuk mengakhiri serangannya terhadap kota Hodeidah pada tahun 2018, telah menyebabkan meningkatnya kekerasan Houthi di Laut Merah sejak tahun lalu.
Menteri Penerangan Yaman Muammar Al-Eryani pada hari Minggu menyalahkan PBB dan mantan utusannya untuk Yaman, Martin Griffiths, karena menekan pemerintah Yaman untuk menghentikan serangan militernya di kota pelabuhan yang dikuasai Houthi, dan menandatangani Perjanjian Stockholm yang ditengahi PBB.
“Pasukan pemerintah menguasai bandara Hodeidah, serta pintu masuk selatan dan timur kota, dan hanya berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan kota sebelum PBB mendesak diakhirinya serangan tersebut,” tambahnya.
Pada saat itu, PBB memperingatkan bahwa konflik di Hodeidah akan menghentikan pasokan 70 persen bantuan kemanusiaan dan barang-barang penting lainnya melalui pelabuhan kota tersebut.
“Seluruh dunia menanggung akibatnya karena mengabaikan peringatan pemerintah tentang bahaya membiarkan rezim Iran dan senjatanya di kawasan, terutama milisi Houthi, mengendalikan kota Hodeidah dan pelabuhan-pelabuhannya,” kata Al-Eryani, menurut kepada kantor berita SABA.
