Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta semua pihak yang merasa dicurangi dalam Pemilu 2024 dapat langsung melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu teriak-teriak ada kecurangan.

“Ya, itu suatu sikap normatif,” ucap Hasto Kristiyanto usai rapat bersama partai pengusung Ganjar-Mahfud dan TPN di Gedung High End, MNC Tower, Jakarta, Kamis (15/2).

Hasto menilai, pernyataan Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan praktek di lapangan. Ia mengingatkan, dugaan kecurangan sudah terjadi sebelum hari pencoblosan.

Terlebih, dugaan-dugaan kecurangan ini sudah lebih dahulu dilaporkan dan hasilnya membuat masyarakat ragu dengan lembaga-lembaga pengawas pemilu.

“Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana, pada akhirnya, banyak pihak yang menilai, meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu,” jelas Hasto.

Berlandaskan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu, Hasto mendorong agar rakyat juga ikut serta untuk menjadi pengawas pemilu.

“Dan, di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama,” kata Hasto lagi.