Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Pemerintah Pusat pada Januari 2024 mencapai Rp96,4 triliun. Capaian tersebut setara dengan 3,9%, dari Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp44,8 triliun atau sekitar 4,1% dari pagu dan Belanja non-Kementerian/Lembaga senilai Rp51,6 triliun atau sekitar 3,8% dari pagu.
“Realisasi dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp96,4 triliun, ini artinya 3,9 persen dari pagu sudah dibelankakan pada Januari,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN KiTA pada Kamis (22/2).
Menurut Bendahara Negara itu, realisasi untuk belanja Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu. Sedangkan, belanja non-KL dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun.
Baca Juga: Realisasi ABPN Belanja Negara hingga September 2023 Capai Rp1.967,9 Triliun
Sri Mulyani menjelaskan bahwa, relalisasi belanja pemerintah pusat (BPP) lebih tinggi dibanding dengan realisasi BPP pada 2023 yakni sebesar Rp83,2 triliun dan 2022 sebesar Rp72,3 triliun. Namun, realisasi pada 2024 relatif hampir sama dengan situasi pada 2021 yang tercatat sebesar Rp94,6 triliun.
“Tentu ini mengganbarkan tren belanja pada Januari dan karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi dari belanja yang berhubungan dengan pemilu,” jelasnya.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan realisasi belanja Kementerian/ Lembaga per Januari 2024 itu dibagi untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp15,3 triliun, lebih tinggi dibanding dengan 2023 yakni sebesar Rp21,1 triliun.
Kemudian belanja barang sebesar Rp12,9 triliun yang di antaranya untuk, Kemenag Rp4,6 triliun, KPU Rp1,7 trilun, Polri Rp1,3 triliun, Bawaslu Rp1 triliun dan Kemenhan Rp0,5 triliun.
Terakhir untuk belanja modal pemerintah/ lembaga pusat sebesar Rp4,1 triliun, yang digunakan untuk pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,9 triliun. Peralatan dan Mesin Rp2,6 triliun, Gedung dan Bangunan sarpras bidang Kesehatan Kemenkes Rp0,5 triliun.
