Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam mengejar target inklusi keuangan untuk mencapai target sebesar 90% pada 2024. Adapun tahun lalu inklus keuangan mencapai 88,7% pada 2023.
“Tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, ini lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 85,1 persen,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), di Hotel Kempinski Jakarta, Jumat (22/3).
Menurut Airlangga ada beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam mencapai target inklusi yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Tantangan pertama yakni masih adanya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi yakni sebesar 35,4%.
Kemudian yang kedua yakni terdapat diskualitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah, kelompok sosial, masyarakat dan pedesaan. Lalu yang ketiga yakni masih tingginya tingkat masyarakat pedesaan yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal sebesar 35,4%.
"Kita juga perlu dorong tim realisasi kepemilikan rekening di berbagai kelompok masyarakat, masyarakat usia dewasa yang belum memiliki akun di lembaga formal," jelas Airlangga.
Selanjutnya yang keempat yakni, masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan belum meratanya pengunaan layanan keuangan.
"Kita perlu tingkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, kemudian juga perlu pengukuran data dan pengukuran keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat. Termasuk masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran Indonesia," pungkas Airlangga.
