Jakarta, Gatra.com - Imparsial mengecam dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI non-organik di Yahukimo, Papua. Peristiwa dugaan penyiksaan ini diketahui melalui video yang beredar akhir-akhir ini.

Dalam video tersebut, terlihat prajurit TNI tengah menyiksa warga di Yahukimo, Papua Pegunungan yang merupakan wilayah di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cendrawasih, Papua.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menegaskan penyiksaan tersebut merupakan tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan, serta tidak dapat dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun.

Imparsial mendesak agar Mabes TNI segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh prajuritnya.

“Jika video penyiksaan tersebut terbukti benar adanya, pelaku penyiksaan harus diadili di pengadilan umum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan dan pelaku yang terlibat dihukum berat termasuk pemecatan dari dinas militer,” ucap Gufron Mabruri melalui keterangan resminya, Jumat (22/3).

Berdasarkan pantauan Imparsial dan koalisi masyarakat sipil lainnya, kasus penyiksaan pada warga yang melibatkan aparat keamanan adalah kejadian berulang di Papua. Hal ini disinyalir terus terjadi karena pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani konflik Papua.

Imparsial menegaskan, pengiriman pasukan TNI non-organik dari luar Papua bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan berbagai kekerasan politik di Papua.

Gufron mengatakan, selama pemerintah terus menerapkan pendekatan keamanan ini, berbagai kekerasan politik dan pelanggaran HAM akan terus terjadi di Papua.

Untuk itu, Imparsial mendesak agar pemerintah mengubah cara pandang dan pendekatan dalam penanganan konflik Papua dengan pendekatan dan cara pandang yang lebih menghormati hak asasi dan martabat masyarakat Papua.

Salah satu cara yang dapat dilakukan, kata Gufron, adalah menyertakan berbagai kelompok di Papua dalam dialog yang setara dan inklusif.

“Untuk mencegah terus berulangnya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, pemerintah harus segera mengevaluasi dan mengubah pendekatan keamanan dalam menangani Papua, termasuk menarik semua pasukan non-organik yang dikirim ke Papua,” tutup Gufron.