Home Politik Anies Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Anies Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Jakarta, Gatra.com - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengatakan, penyimpangan dan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dari yang pernah Indonesia lihat dalam sejarahnya.

Anies mengatakan, penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya masih dalam skala lebih kecil, tahap Pilkada atau proses pemilihan umum lain dengan skala populasi yang kecil.

“Tapi, dalam skala yang amat besar dan lintas sektor, baru kali ini kita semua menyaksikan,” ucap Anies Baswedan saat menyampaikan pembuka permohonan dalam sidang perdana gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3).

Sejumlah penyimpangan yang disoroti Anies meliputi intervensi yang masif dan terstruktur. Misalnya, penggunaan sejumlah institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon hingga penyalahgunaan bantuan sosial demi merebut hati masyarakat.

Anies menegaskan, peristiwa yang terjadi hari ini bukanlah peristiwa biasa.

“Ini adalah titik klimaks proses yang panjang, penggerogotan atas demokrasi di mana praktek-praktek intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus,” kata Anies.

Ia menegaskan, majelis hakim konstitusi punya tanggung jawab besar untuk menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Jika keputusan yang diambil salah, demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran dan akan sulit diluruskan di tahun-tahun berikutnya.

“Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi preseden ke depan di setiap pemilihan dalam berbagai tingkat,” lanjut Anies.

Penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikoreksi ini dikhawatirkan akan dianggap kenormalan, kemudian menjadi kebiasaan hingga akhirnya menjadi karakter bangsa.

“Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan lewat tanpa dikoreksi,” kata Anies.

Ia mengatakan, beberapa keputusan MK akhir-akhir ini, misalnya keputusan terkait jadwal Pilkada dan penghapusan pasal pencemaran nama baik, telah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada indepensi MK.

“Kami mendukung yang mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit,” ucap Anies lagi.

63