Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi pemanfaatan biodiesel untuk pasar domestik mencapai 12,2 juta kiloliter pada 2023. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (28/3).
“Realisasi biodiesel domestik di tahun lalu sebesar 12,2 juta kiloliter,” ucap Airlangga.
Airlangga mengatakan, Pemerintah akan terus mendorong program mandatori biodiesel ini. Menurutnya, saat ini Pemerintah telah melakukan uji coba program mandatori biodiesel ke bahan bakar fosil dengan presentase mencapai 40% atau B40, setelah sebelumnya meluncurkan program mandatori biodiesel B35.
“Pemerintah terus mendorong program mandatory biodiesel yg saat ini sudah diujicobakan untuk B40,” imbuh Airlangga.
Menurut Airlangga, program tersebut memberikan efek ekonomi yang besar bagi Indonesia. Terlebih, akan adanya peningkatan nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri.
Di sisi lain, program biodiesel sawit yang digencarkan oleh pemerintah masih belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 lalu menyatakan bahwa kebijakan mandatori biodiesel didesain salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani sawit.
Hal tersebut menjadi fokus Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam Rembug Tani Nasional Kelapa Sawit Indonesia guna memperoleh rekomendasi mandatori biodiesel yang berdampak langsung terhadap petani pada Kamis (31/8/2023) silam.
Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Alsy Hanu mengatakan bahwa, kegiatan Rembug Tani Nasional ini untuk membahas kemitraan antara koperasi petani sawit dengan pabrik kelapa sawit yang selama ini menyuplai untuk industri biodiesel. Hingga saat ini, dari sisi hulunya, petani belum mendapat kejelasan terkait suplai kelapa sawit.
"Di sisi hulu ini kami (petani kelapa sawit) belum jelas mau supplai kemana untuk ikut andil dalam program biodiesel," katanya.
Dirinya menjalaskan bahwa Presiden Jokowi dalam pidatonya sudah jelas mengatakan bahwa hilirisasi biodiesel harus melibatkan para petani sawit. Oleh karena itu, SPKS ingin menghubungkan para petani ke dalam industri kelapa sawit dalam konteks hilirisasi.
"Saat ini kan yang menikmati pengusaha sawit. Kita ingin hilirisasi sawit itu harus bertumpu pada koperasi dan kekuatan petani. Hilirisasi harus melibatkan koperasi dan petani," tegasnya.
