Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menjalankan sejumlah program penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023-2024 karena adanya badai El Nino dan gangguan rantai pasokan secara global.
Airlangga menjelaskan, program bansos yang diberikan ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2023, pemerintah memberikan bantuan bansos berupa program bantuan pangan dan program bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas), pelaksanaan bantuan pangan dilaksanakan oleh Bapanas.
“Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras, menyasar kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penerima program keluarga harapan (PKH) berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan realisasi anggaran Rp 18,1 triliun,” kata Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Sementara itu, untuk BLT El Nino dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan besaran bansos yang diserahkan adalah Rp 200 ribu per bulan dengan sasaran Rp 18,8 juta KPM. Anggaran yang terealisasi senilai Rp 7,5 triliun.
Pada tahun 2024, terdapat sejumlah perubahan. Pemerintah tidak lagi memberikan BLT El Nino, tapi memberikan bansos skema baru, yaitu BLT Mitigasi Risiko Pangan. Namun, bantuan pangan yang dijalankan Bapanas masih dilaksanakan.
“Untuk tahun 2024 dilaksanakan bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KPM dengan data DTKS dengan alokasi anggaran Rp 17,4 triliun,” lanjut Airlangga.
Sementara, untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan memiliki direncanakan akan diterima oleh 18,8 juta KPM. Besaran bantuan yang diberikan masih sama, yaitu Rp 200 ribu per bulan. Dan, bansos ini juga disalurkan oleh Kemensos.
Airlangga menegaskan, penyerahan sejumlah bansos yang dipayungi dalam proses perlindungan sosial (perlinsos) ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan dan untuk mempertahankan kehidupan mereka.
“Perlinsos terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. (Hal ini dilakukan) untuk menghadapi berbagai kerentanan ekonomi,” lanjut Airlangga.
Airlangga menambahkan program perlinsos dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan mekanisme APBN yang telah dibahas bersama dengan DPR RI dan sejumlah pihak terkait lainnya.
