Jakarta, Gatra.com - Massa gabungan dari mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa tolak segala upaya intervensi hasil pemilu dan MK harus netral bergulir di sekitar patung kuda, kawasan Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Dalam unjuk rasa tersebut, para peserta juga membuat aksi teatrikal dengan memperagakan beberapa orang menggunakan topeng bergambar wajah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tengah membawa rantai yang mengikat leher dua orang pria bertopeng wajah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Arief Hidayat.

Aksi teatrikal seorang pria memakai topeng wajah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menarik dua rantai yang diikuti oleh dua hakim MK. Dia berjalan perlahan memutar di area aksi unjuk rasa.

Seorang orator dari atas mobil komando menjelaskan bahwa aksi itu menyimbolkan bagaimana intervensi coba dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP terhadap jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 yang tengah digelar di MK.

"Mereka yang tak terima hasil pemilu adalah pecundang yang kalah dalam perebutan suara saat bertanding. Rakyat tahu mana yang pantas untuk memimpin. Kami akan mengawal dan terus berkembang lebih banyak. Kita hadir dengan damai," ujarnya.

Para pendemo juga membawa sejumlah poster bertuliskan "Intervensi Berkedok Sahabat" dengan gambar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan dua hakim MK yang dilengkapi dengan kepala banteng.

Massa aksi menyinggung sikap Hasto yang membawa surat pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bahkan diduga ada tawaran jabatan menteri terhadap dua hakim MK agar mempengaruhi keputusan sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan.

"Katanya sahabat peradilan tapi kita mengerti kita tahu itu hanya kedok, hanya omong kosong, intinya mau intervensi," tambahnya.

Poster lainnya juga bergambar Kepala Banteng bertulis "Sahabat Peradilan Perusak Peradilan", "Hasto Kristiyanto Tukang Hasut".

Perwakilan aksi yang juga Mahasiswi Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta, Dea Rifda Nisrina, mengatakan, aksi hari ini sebagai bentuk dukungan kepada MK agar dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada Senin, 22 April mendatang tak ada intervensi.

"Kami di sini mendukung MK untuk tetap netral dan memastikan bahwa MK bukanlah alat partai," tambahnya.