Jakarta, Gatra.com - Indonesia di bulan Mei 2019 ini akan menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Di masa presidensi ini, Indonesia akan membahas berbagai topik terkait pembangunan dan penjagaan perdamaian, termasuk tentang isu Palestina.
"Di tanggal 9 Mei nanti Menlu Retno akan memimpin diskusi informal terkait pemukiman ilegal Israel di Palestina," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Febrian Alphyanto Ruddyard di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).
Febrian mengatakan Indonesia nantinya akan membahas khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan, berangkat dengan penekanan dari Resolusi DK PBB ke-2334 yang diadopsi pada tahun 2016.
Baca Juga: Misi Indonesia Menyongsong Presidensi DK PBB
"Alasan kami mengungkit resolusi ini adalah kami ingin melihat sejauh mana aspek hukum dan kemanusiaan dapat dilaksanakan," tambah Febrian.
Sebagai informasi, Resolusi 2334 ini adalah satu-satunya resolusi DK PBB tentang Palestina, yang tidak di veto oleh Amerika Serikat. Pada saat itu Amerika Serikat tidak menggunakan hak vetonya dan berada di posisi abstain dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.
