Jakarta, Gatra.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera menindak dan memberikan sanksi kepada Pertamina pasca sebulan blow out minyak dan gas di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai Karawang, Jawa Barat.

"KLHK harusnya bgeitu kejadian turun penegakan hukum, seharusnya segera dihukumlah, masa didiamkan begitu saja," ujar Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi WALHI, Dwi Sawung kepada wartawan di Kantor WALHI, Jakarta, Selasa (13/8).

Baca Juga: SKK Migas Minta Pertamina Segera Tutup Kebocoran di ONWJ

Sawung mengatakan bahwa WALHI melihat ada kesalahan prosedur dalam pengeboran. Mengingat kawasan tersebut bukanlah wilayah pengeboran baru. Dengan demikian bisa diprediksi dalam tiap tahapnya.

"Pasti bisa dilihat kesalahan prosedur apa yang terjadi. Sebab seharusnya ada data dari sebelumnya karena bukan pengeboran baru. Kalau sekarang cuma dibilang overpressure, orang bodoh juga tahu kalau ada overpressure," ujar Sawung.

Ia membandingkan dengan kasus bocornya Lapindo di Sidoarjo yang segera keluar catatan prosedur yang terjadi. Sawung mencurigai dalam kasus blow out di Karawang, Pertamina berusaha menutup-nutupi sesuatu dengan tidak langsung mempublikasikan catatan prosedur pengeboran.

Baca Juga: Ini Upaya Pertamina ONWJ Tangani Tumpahan Minyak di Karawang

"Kami sudah minta catatan prosedur sebelum, saat, dan sesudah. Tapi sampai sekarang belum ada balasan dari Pertamina," imbuhnya.

Selain itu, Sawung menegaskan belum ada pemberian ganti rugi dari Pertamina kepada masyarakat terutama nelayan yang dirugikan akibat kehilangan mata pencaharian akibat tumpahan minyak. Pihaknya memprediksi terjadi kerugian lebih dari Rp100 miliar termasuk kerusakan tambak dan mangrove di pesisir Karawang. Ia mengkhawatirkan jika tidak ada ganti rugi dalam waktu dekat akan terjadi kericuhan sebab hampir sebulan masyarakat kehilangan mata pencaharian.