Sleman, Gatra.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) menyatakan kajian mendalam mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dilakukan oleh tiga kementerian. Ibu kota baru disebut tak akan sepi seperti Brasilia dan Putrajaya.

“Selain Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pembangunan Nasional juga Kementerian Keuangan turut terlibat,” katanya di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (27/8).

Dari kajian itu Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan ibu kota negara yang baru meliputi kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak tidak jauh dari kota Samarinda dan Balikpapan.

Hasil kajian juga menyatakan di kedua kawasan itu tidak terdapat batubara dan kondisi airnya cukup bagus karena tidak jauh dari Sungai Mahakam, yakni sekitar 30 kilometer. Dibangun di total area seluas 180 ribu hektar, tahap awal pembangunan ibu kota baru fokus pada area seluas 40 ribu hektar.

“Kami telah melakukan perencanaan matang termasuk kajian infrastruktur, pembiayaan, hingga dampak sosial ekonominya. Konsep city in the forest diusung sebagai kota dengan inklusi sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Guna mewujudkan konsep kota hutan di ibu kota baru, kawasan Bukit Soeharto tak jauh dari sana akan direhabilitasi. Kawasan itu memiliki banyak lubang akibat galian batubara. Selain itu, akan dibuat sejumlah embung sebagai penyuplai air bersih. Konsep bangunan juga akan mengadopsi konsep permukiman baru yang ramah lingkungan.

Menurut Basuki, pemilihan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga karena dekat dengan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan. Hal ini juga menjadi daya tarik ibu kota baru.

“Keberadaan tol dan kota yang berkembang memberi harapan ibu kota negara yang baru nanti tidak akan mati seperti Brasilia, Brazil, yang terletak di tengah hutan atau Putrajaya, Malaysia, yang malam sepi karena pekerjanya pulang ke Kuala Lumpur,” katanya.

Mengenai pembiayaan, Menteri Basuki menyatakan sebanyak 19,2 persen akan diambil dari APBN dan fokus untuk pembuatan akses utama seperti jalan. Sisa biaya akan berupa kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang mencapai 54,6 persen dan pihak swasta 26,2 persen.

Pihak swasta akan diberi ruang untuk membangun dan mengembangkan fasilitas publik seperti perusahaan air dan angkutan massal. “Pada 2024, 800 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan dipindah dahulu dan kemudian secara bertahap mencapai 1,5 juta ASN. Kementerian PUPR akan menjadi kementerian pertama yang pindah disusul Kementerian Keuangan dan Kantor Prisiden,” katanya.