Sleman, Gatra.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan bebas dari banjir. Lubang bekas tambang akan dijadikan embung untuk suplai air.
Hal ini disampaikan Menteri PUPR kala menjawab pertanyaan dari mahasiswa pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Muriana Emelda Isharyati.
Saat diberi kesempatan bertanya usai Basuki memberi kuliah umum, Emelda yang juga dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, menjelaskan langkah pemerintah dalam mengatasi banjir di lokasi ibu kota baru di Kaltim. “Mengingat saat ini Kota Samarinda ketika diguyur hujan minimal satu jam saja sudah menimbulkan genangan setinggi mata kaki,” kata Emelda.
Menurutnya, banjir yang sering kali terjadi di Samarinda diduga karena rusaknya hutan akibat maraknya penambangan liar. Kaltim juga memiliki kawasan hutan alami dan sesuai untuk pembangunan kota hutan modern untuk ibu kota. Namun Emelda melihat banyak kesulitan pemerintah untuk mewujudkan konsep itu. Apalagi kawasan Bukit Soeharto di area ibu kota kondisinya rusak.
“Dari luar memang terlihat hutan Bukit Soeharto alami, namun di dalamnya banyak terdapat lubang-lubang bekas tambang batubara. Saat ini proses penambangan di Kalimantan Timur berkurang karena cadangan batubara tua sudah menipis. Adanya batubara muda,” katanya.
Kepada Emelda, Menteri Basuki mengatakan langkah awal pemerintah membebaskan ibu kota negara dari banjir adalah membuat jalan dan saluran air yang lebar dan mudah dikontrol. Nantinya jalan-jalan di ibu kota baru ini memiliki lebar 20 meter.
“Tapi yang bisa saya sampaikan, bahwa banjir yang kemarin melanda Samarinda bukan karena luapan sungai. Namun kondisi drainase kota yang buruk. Tim saya sudah melakukan pengecekan lapangan,” lanjutnya.
Basuki menjelaskan, Bukit Soeharto akan direhabilitasi dan lubang-lubang tambang batubara yang tak berfungsi akan dialihkan fungsinya sebagai embung guna menampung air untuk kebutuhan penghuni ibu kota.
“Kita tidak ingin ibu kota baru nanti bernasib sama seperti DKI Jakarta. Kebutuhan air bersih haruslah dapat dipenuhi dari air pemukaan, bukan diambilkan dari air dalam,” ucapnya.
Akibat maraknya penyedotan air tanah dalam, tanah Jakarta menurun 12 centimeter setiap tahun. Dampaknya, permukaan sungai jauh lebih rendah dibanding permukaan air laut. Kondisi ini yang menyebabkan DKI Jakarta langganan banjir.
