Solo, Gatra.com - PT Pertamina mulai mensosialisasikan penggunaan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon ke petani. Namun tak semua petani dibolehkan menggunakan gas elpiji ini.

Sales Executive Elpiji Pertamina MOR IV Wilayah Solo Adeka Sangtraga mengatakan kebijakan Pertamina ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga elpiji untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

"Sosialisasi baru dilakukan di Kabupaten Sragen. Dalam waktu dekat, kami akan ke Boyolali dan Klaten," ucap Adeka di Solo, Selasa (15/10).

Sejumlah kabupaten tersebut dinilai tepat sebagai lokasi sasaran sosialisasi untuk para petani. Sesuai aturan, petani yang berhak menggunakan gas melon yakni petani yang memiliki lahan pertanian maksimal 0,5 hektar.

"Namun ada pengecualian bagi transmigran. Kalau transmigran aturannya tidak lebih dari 2 hektare, tapi kan di Solo dan sekitarnya tidak ada transmigran," ucapnya.

Aturan itu hanya berlaku bagi petani yang menanam holtikultura. Selain itu, petani yang memiliki mesin pompa dengan daya maksimal 6,5 tenaga kuda juga berhak memakai gas melon.

Kebijakan ini membuat Pertamina menambah kuota gas melon di tiap daerah. "Kemungkinan pengajuannya sudah sampai ke provinsi, tapi sejauh ini data belum masuk. Kalau imbauannya menjadi kebijakan provinsi, kami hanya bertugas menyalurkan saja," jelasnya.

Untuk penyaluran gas melon bulan ini, Pertamina menggunakan data lama. Berdasarkan data bulan lalu, Kabupaten Boyolali diberi kuota 20.374 ton gas melon, Karanganyar 30.095 ton, Klaten 35.758 ton, Sragen 28.784 ton, Sukoharjo 29.621 ton, Wonogiri 20.803 ton, dan Solo 27.180 ton.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Sragen Suratno mengatakan sejauh ini belum memperoleh informasi soal kebijakan gas melon untuk petani. Namun dia berharap penggunaan gas melon untuk petani bisa dilegalkan.

"Saat ini di Sragen banyak petani yang menggunakan elpiji karena masih musim kemarau," ucapnya.