Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Dia menilai, Kemendagri memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri dengan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala daerah.

"Kita akan berusaha untuk memberi sumbangsih untuk menjaga stabilitas politik. Jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan,” ujar Tito saat memberikan amanat kepada jajaran Kemendagri dan BNPP di Halaman Utama Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (24/10).

Baca Juga: Situasi Politik Kondusif, Gerak IHSG Diprediksikan Menguat

Menurutnya, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling memengaruhi satu sama lain, serta berdampak pada sisi keamanan.

“Ini dua sisi yang saling memberi nilai. Keamanan yang tidak baik akan menghalangi pembangunan, pembangunan yang tidak baik akan berdampak pada gangguan dan keamanan. Ini salah satu tugas pokok Kemendagri untuk menjaga stabilitas politik,” jelasnya.

Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk mengharmonisasikan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut mantan Kapolri ini, hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota harus terintegrasi sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas nasional.

Baca Juga: PDIP Sebut Gabungnya Gerindra Jaga Stabilitas Politik

Dengan adanya komposisi pemerintahan yang baru seperti sekarang ini, dinamika politik serta terjadinya pro dan kontra tak dapat dipungkiri akan terjadi. Oleh sebab itu, Tito berpesan kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas tersebut.

“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak dan pro-kontra. Kita lihat media pagi ini juga ada positif dan negatif. Prinsip kita menjaga, karena dua bulan ini kabinet baru biasanya belum stabil. Kita berusaha menjaga stabilitas itu,” imbuhnya.