Ambon, Gatra.com- Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2024, resmi dilantik Jumat sore (25/10/2019).
Mereka yang dilantik adalah Ketua DPRD Maluku Lucky Watimuri (PDIP), dan tiga Wakil Ketua yaitu Richard Rahakbauw (Golkar), Azis Sangkala (PKS) dan Melkianus Sairdekut (Demokrat).
Keempat pimpinan tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Maluku, Kota Ambon.
Pelantikan yang disaksikan Gubernur Maluku Murad Ismail ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.81-5397 Tahun 2019.
Dalam sambutannya, Gubernur Murad Ismail mengatakan, kepercayaan yang disematkan masyarakat Maluku kepada pimpinan dewan melalui Partai Politik haruslah dijawab dengan pengabdian tinggi dan kerja keras.
Pelantikan hari ini, lanjut dia, adalah amanah istimewa yang diberikan masyarakat kepada PDIP, PKS, Golkar dan Demokrat.
"Oleh sebab itu kepercayaan yang diterima harus dijawab dengan pengabdian tinggi dan kerja keras," pinta Murad.
Murad berpesan, sebagai pimpinan DPRD Maluku, yang menjadi penentu arah kerja lembaga, maka pimpinan dewan harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Pimpinan juga diminta bertanggungjawab dalam memimpin lembaga agar semakin sinergi dengan semua elemen. Yaitu Pemda, TNI/Polri, instansi vertikal maupun elemen masyarakat. Serta meningkatkan kualitas sehingga dapat menunjukkan kinerja dan menjadi mitra Pemerintah Daerah yang baik.
"Saya mintakan dukungan dan kerjasama yang baik. Tugas saya mengentaskan kemiskinan, mensejahterahkan rakyat dan menjaga Sumber Daya Alam. Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri, tapi mitra bersama," ujar Murad.
Gubernur meminta agar Pemda dan DPRD dapat bekerja bagi kepentingan rakyat dengan berpegang pada pedoman visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024.
Mantan Dankor Brimob Polri itu juga menekankan agar pimpinan DPRD Provinsi Maluku dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian persoalan dua kursi di legislasi yang belum terisi.
"Karena sejak dilantiknya para anggota parlemen Maluku tersebut pada 16 September lalu, masih ada dua kursi yang belum terisi," harapnya.
