"Inpres 9 perlu direvisi untuk melibatkan semua stakeholder terkait dengan pengembangan vokasi. Multisektor dan multistakholder termasuk pihak swasta serta masyarakat sipil dan komunitas. intinya perlu ada pembenahan regulasi, kelembagaan, kurikulum pendidikan vokasi di Indonesia," kata Anggi saat dihubungi Gatra, Minggu (15/3).

 

Disampaikan Anggi, Pemerintah juga perlu mengubah indikator kebutuhan tenaga pengajar pada sistem akreditasi sekolah/lembaga pelatihan yang berbasis pada pengalaman pengajar di dunia kerja/industri bukan sebatas kualifikasi akademis/gelar.  "Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi keterbatasan guru, dosen, dan instruktur di dalam negeri," tutur Anggi.

 

Anggi juga mendorong agar Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, maupun Dinas Ketenagakerajaan di level provinsi harus aktif membangun jejaring kerjasama yang mempertemukan sekolah, BLK, dan lembaga pelatihan kerja lainnya dengan dunia industri.  "Intensitas kerjasama dunia pendidikan dengan dunia industri harus ditingkatkan melalui fasilitasi dinas-dinas tersebut," jelas Anggi.

 

Lembaga pendidikan juga diharapkan memiliki budaya sekolah yang mampu menguatkan budaya kerja industri, di mana ruang pendidikan menjadi instrumen penting dalam internalisasi baik hard skill maupun soft skill melalui pelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler ataupun aktivitas di sekolah lainnya. 

 

Terakhir, Peran komunitas lokal maupun Dinas Teknis lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan pelikanan serta dinas laina dalam memberikan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kerja lokal perlu diperluas untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja yang dapat memanfaatkan teknologi digital. "Hal itu penting karena Up-skilling keterampilan bagi tenaga kerja lokal tidak semuanya terjangkau melalui BLK, BLKD, ataupun Pendidikan vokasi," pungkasnya.