Semarang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan memberikan bantuan sosial senilai Rp200 ribu per bulan bagi sekitar 1,8 juta warga miskin terdampak wabah Virus Corona atau Covid-19.

Untuk bantuan sosial bagi warga miskin ini, Pemprov Jawa Tengah (Jateng) mengalokasikan anggaran dana senilai Rp1 triliun.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, mengatakan bantuan sosial untuk warga miskin akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

“Bentuk bantuan berharap bukan berupa uang tunai, melainkan barang atau kebutuhan pokok,” katanya di Semarang, Kamis (2/4).

Bantuan sosial (bansos) ini, lanjut Ganjar, diperuntukan bagi masyarakat kategori desil 3 (hampir miskin dan desil 4 (rentan miskin).

Sedangkan untuk desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

“Untuk desil 1 dan desil 2 bisa segera dieksekusi, tentunya dengan komunikasi bersama Kementerian Sosial. Sedangkan untuk desil 3 dan desil 4 yang dari Pemprov Jateng dilakukan percepatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar, menyatakan, untuk percepatan penangan Covid-19, Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran senilai Rp1,4 triliun. Mayoritas anggaran diperuntukan bantuan sosial pada masyarakat.

Program bantuan sosial tersebut dalam waktu dekat segera didistribusikan kepada masyarakat miskin agar dapat meringankan beban keluarga.

“Sekitar 1,8 juta masyarakat menjadi sasaran program bantuan sosial. Dari anggaran senilai Rp1,4 triliun yang untuk program bantuan sosial senilai Rp1 triliun,” jelasnya.

Orang nomor satu di Jateng ini, lebih lanjut manyatkan pembahasan keuangan ditargetkan bisa selesai secara administratif agar eksekusi penyerahan bantuan sosial segera dilakukan.

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan 35 bupati/wali kota terkait pendataan warga miskin agar program bantuan sosial tepat sasaran.

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan bisa saling melengkapi, agar lebih banyak masyarakat yang nasibnya tidak baik saat ini, bisa dibantu dengan cepat.

“Para bupati/wali kota agar berkomunikasi intens dengan Pemprov Jateng dalam rangka relokasi dan realokasi anggaran terkait bantuan sosial,” harap Ganjar.