Kathmandu, Gatra.com - Ribuan warga Nepal turun ke jalan pada Rabu (19/6) menuntut pemerintah membatalkan rancangan undang-undang yang membatasi ajaran aliran kepercayaan mereka yang selama berabad-abad tak terpisahkan dari warisan budaya negara Himalaya itu.
Dilansir dari Aljazeera, RUU itu berupaya untuk menasionalisasi kepercayaan lama yang telah berusia berabad-abad. Dalam beberapa bulan terakhir, upaya pemerintah itu telah memicu kemarahan publik. Mereka dituding mempersempit ruang sipil dan kebebasan.
Kepercayaan lama yang dikenal sebagai guthi, berakar dari komunitas Newar yang merupakan penduduk asli Lembah Kathmandu. Mereka memiliki peran khusus dalam memelihara kuil dan ruang publik tradisional, serta menyelenggarakan festival dan parade keagamaan.
Baca Juga: Masyarakat Nepal Kampanye Bersihkan 11 Ton Sampah di Gunung Everest
"Mereka menyerang warisan kami. Guthi telah menjadi bagian dari budaya kami selama beberapa generasi dan kami tidak akan membiarkan pemerintah mengambilnya," kata pengunjukrasa, Nani Maiya Maharjan kepada kantor berita AFP.
Guthi biasanya dipimpin oleh keluarga atau komunitas tertentu, menghasilkan pendapatan dari tanah yang dimiliki bersama. Menurut Badan Independen yang saat ini mengawasi kepercayaan itu, ada lebih dari 2.000 penganut Guthi di Nepal.
Serangkaian protes dimulai setelah pemerintah mendaftarkan RUU tersebut pada akhir April. Otoritas baru berencana untuk mengatur semua guthis dan menghapus pemimpin tradisional lokal saat ini. Dalam protes awal bulan lalu, polisi menggunakan meriam dan pentungan air untuk membubarkan demonstran.
Baca Juga: Pemerintah Nepal Bantah Kematian Para Pendaki Everest karena Antrean
Protes massal Rabu kemarin tetap dilakukan meskipun ada pengumuman pemerintah sehari sebelumnya untuk menarik RUU dan mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait. "Kami di sini untuk memperingatkan pemerintah. Kami tidak akan mundur sampai RUU ini dihapuskan," kata seorang mahasiswa di protes itu, Rajan Kansakar.
Editor surat kabar Nagarik Nepal, Guna Raj Luitel mengatakan bahwa pemerintah menunjukkan kecenderungan otoriter. "Kami melihat bahwa pemerintah merasa dapat melakukan apa saja dengan suara mayoritasnya di parlemen. Ia berusaha memusatkan kekuasaan sambil membungkam rakyat," kata Luitel.
