Home Teknologi Facebook Larang Iklan Golput pada Pemilu AS

Facebook Larang Iklan Golput pada Pemilu AS

Washington DC, Gatra.com - Facebook menetapkan akan melarang tayangan iklan yang mempengaruhi orang lain untuk golput dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020.

Menurut Chief Operating Officer, Sheryl Sandberg, larangan kebijakan ini akan diberlakukan Facebook sebelum Pemilu AS 2019 yang jatuh pada 5 November mendatang. Namun, Facebook hanya memberlakukan kebijakan tersebut di AS.

Melansir dari Reuters, tahun sebelumnya, Facebook juga memberlakukan larangan kebijakan terkait penyebaran informasi yang salah tentang metode, tanggal dan waktu pemilihan, dan lokasi pemungutan suara. Aturan itu juga termasuk pelarangan intimidasi seperti misrepresentasi tentang keabsahan surat suara.

Kebijkan terkait larangan iklan ini masih dalam tahap pengembangan. Facebook juga sedang berdiskusi dengan berbagai pihak terkait termasuk organisasi Pemilu, untuk meminta saran.

Kebijakan ini nantinya akan berkerja secara proaktif untuk menghapus konten berbahaya terkait pemilu. Selain itu, kebijakan ini juga nantinya akan berupaya mencegah iklan yang dapat membuat mempengaruhi pemilih menjadi golput.

"Kami fokus pada iklan karena ada komponen yang ditargetkan di dalamnya. Kami mengenalinya sebagai taktik politik, yang berupaya untuk menindas pemilih," kata Direktur Kebijakan Publik Facebook, Neil Potts.

Menurut Dewan Senior di Brennan Center for Justice, Ian Vandewalker, iklan dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Selain berkenaan dengan Pemilu AS, iklan tersebut menargetkan pengguna Facebook Afrika-Amerika secara tidak proporsional.

Facebook akan memperkenalkan kebijakan baru ini pada musim gugur mendatang, tepatnya pada Sensus AS di tahun 2020. Sebelumnya, Facebook mulai melakukan Audit Hak Sipil tahunan pada tahun 2018 untuk mengatasi masalah dari komunitas dan kelompok advokasi yang kurang terwakili pada platformnya.

Campur tangan Rusia pada Pemilu AS sebelumnya telah memicu kritik keras terhadap Facebook. Namun, hal tersebut malah membantu perusahaan jejaring sosial terbesar ini untuk mengidentifikasi taktik utama yang digunakan dalam kampanye politik.

Laporan perkembangan Audit Hak Sipil Facebook berikutnya akan dirilis awal tahun depan.

271