Yogyakarta, Gatra.com - Sejak digulirkan April tahun lalu, rencana pembangunan embarkasi haji di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sebatas usulan. Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemda DIY belum ada titik temu.
Kepala Kanwil Kemenag DIY Edhi Gunawan menjelaskan rencana pembangunan belum ada titik terang. Salah satu masalahnya adalah belum ada lahan untuk membangun asrama haji itu.
"Padahal kalau Pemda DIY bersedia menghibahkan lahannya ke Kemenag, Kemenag siap membangun," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7).
Edhi bilang keberadaan embarkasi di DIY penting karena meningkatkan layanan ibadah haji terutama di wilayah DIY dan sebagian Jawa Tengah.
Baca Juga: Embarkasi Haji Yogyakarta Terkendala Lahan
Selain itu, keberadaan embarkasi dinilai juga bisa mengurangi kepadatan kelompok terbang atau kloter yang dilayani di embarkasi Donohudan, Boyolali. Saat ini embarkasi Donohudan melayani 97 kloter dan menjadi embarkasi terpadat di Indonesia.
"Seiring beroperasinya New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo, embarkasi di DIY dapat membantu pemberangkatan haji agar lebih cepat," ujarnya.
Saat ini hanya ada empat penerbangan ke Arab Saudi dari Solo per hari. Kehadiran embarkasi DIY pun akan menambah jadwal pemberangkatan dan mengurangi beban Donohudan minimal separuh jumlah kloter saat ini.
Namun hingga kini, Edhi mengatakan usulan itu belum dapat terwujud meski sudah ada pembicaraan. Pasalnya pemerintah dan pemda tengah fokus menata bandara di Kulonprogo.
Edhi menyebut kebutuhan lahan untuk embarkasi hingga empat hektar. Namun bukan hanya soal lahan, ihwal pengelolaan embarkasi juga belum mendapat solusi.
Baca Juga: Kuota Haji DIY Dapat Tambahan 379 Jemaah
Sekretaris Daerah Pemda DIY Gatot Saptadi mengakui hingga kini lahan pembangunan asrama haji belum disepakati. "Kami sudah menawarkan lahan di Kecamatan Kokap, Kulonprogo, dan Srandakan, Bantul, untuk dijadikan embarkasi. Tapi ya itu, lahan harus dibeli, bukan dihibahkan," ujarnya.
Jika melalui proses hibah, Gatot menilai lahan embarkasi dapat menimbulkan masalah di bidang pertanahan antara pemda dan pemerintah pusat di masa mendatang.
Menurut Gatot, meski membangun itu perkara gampang, Pemda DIY tidak akan melaksanakan rencana pembangunan embarkasi karena keterbatasan dana.
"Sampai saat ini proses pembicaraan masih terus dilakukan. Baik mengenai lahan, siapa yang membangun, siapa yang mengelola nanti, hingga jemaah calon haji dari daerah mana saja yang harus dilayani untuk memenuhi jumlah kloter minimal," tuturnya.
