Sarolangun, Gatra.com - Kinerja Inspektorat Kabupaten Sarolangun, Jambi dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah saat ini dianggap masyarakat setempat semakin tidak jelas karena hingga saat ini belum terlihat hasilnya yang diketahui dan dirasakannya.
"Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah, salah satunya soal Kepala Desa. Tapi kami belum merasakan dan melihat fungsi itu dijalani oleh Inspektorat Sarolangun, hingga saat ini yang ada semakin tidak jelas," kata Husnan, Korlap Aksi seratusan massa yang berasal dari Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, yang melakukan aksi soal kepala desa mereka di kantor bupati setempat, Senin (15/7).
Baca Juga: Massa Sebut Dana Desa Bukan Milik Kades dan Sekdes
Ia mengatakan, situasi yang ada di daerahnya saat ini sangat jauh berbeda dari apa yang terjadi di daerah lain, yang selalu ada penangkapan dan penahanan kepala desa terhadap banyaknya temuan penyelewengan atas kinerjanya dalam mengelola Dana Desa.
"Karena aparat penegak hukum seperti Kejaksaan bekerja juga berdasarkan hasil rekomendasi dari Inspektorat. Bahkan di media saya baca, ada yang dugaan korupsinya hanya di bawah Rp50 juta pun ada yang ditangkap, ini di daerah kita bahkan miliaran pun masih aman-aman saja tanpa ada temuan dari Inspektorat," kata Husnan, dalam orasinya.
Makanya, hingga saat ini para kepala desa katanya enteng-enteng saja melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan Dana Desa, bahkan terkesan seakan uang tersebut milik pribadi dan keluarganya bukan milik masyarakat untuk dikelolah secara bersama-sama.
"Seperti di desa kami, hampir semua pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari Pemerintah seperti Dana Desa, Kepala desa sangat arogan dan semena-mena seperti menggunakan dana pribadi," katanya.
"Untuk itu kami berharap, Inspektorat benar-benar bekerja melaksanakan fungsinya. Silakan turun ke lapangan, periksa semua kegiatan Dana Desa di desa kami, libatkan juga kami dalam kegiatan tersebu, agar kita sama-sama mengetahuinya," katanya lagi.
Sementara itu, setelah melaksanakan orasi lebih kurang satu jam dalam unjuk rasa tersebut sepuluh orang perwakilan massa aksi diterima Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Arif Ampera, untuk beraudiensi di ruangannya.
Didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sarolangun, Mulyadi, Camat Pelawan Hudri, Kapolsek Pelawan Singkut Iptu Soekany Daulay dan unsur pemerintahan daerah lainnya, namun tanpa kehadiran pihak Inspektorat Sarolangun.
Arif Ampera, dalam kesempatan tersebut mengatakan pihaknya akan memanggil pihak Inspektorat Sarolangun untuk melakukan kroscek lapangan terhadap apa yang menjadi tuntutan massa saat itu.
"Kita akan minta Inspektorat untuk melihat langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bagaimana kemudian hal seperti ini tidak terus terjadi, terkait ketidakpuasan masyarakat soal kinerja Inspektorat," kata Arif.
Gatra.com berusaha melakukan konfirmasi terhadap Kepala Inspektorat Sarolangun, Muslihadi, terkait apa yang menjadi tudingan massa tersebut. Namun ia tak dapat ditemui saat didatangi ke kantornya, dihubungi nomor yang biasa ia gunakan pun bernada tidak aktif.
