Jakarta, Gatra.com - Politisi Partai Golkar, Lawrence Siburian, meminta Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk tidak lagi rangkap jabatan di masa mendatang. Menurutnya, rangkap jabatan di partai dan pemerintahan Jokowi-Mar'uf akan menimbulkan pertentangan dari kader partai berlambang beringin. 

Sebagai ketua umum partai, lanjut Lawrence, Airlangga harusnya turun ke daerah seperti yang dilakukan Akbar Tandjung. AKbar aktif turun ke daerah hingga ke desa-desa. 

Baca juga: PP Dukung Bamsoet jadi Ketum Golkar

"Kalau Pak Akbar Tandjung dulu seluruh daerah dia kelilingi, seluruh desa dia kunjungi. Dia mennginap bertemu kader-kadernya, dia cek satu-satu bagaimana kepengurusan, apa problem, apa yang harus dibantu. Itu yang harus dilakukan pimpinan," ujarnya usai diskusi publik di D'consulate Lounge, Jakarta, Sabtu (20/7). 

Selain Akbar Tandjung,  Lawrence juga membandingkan kepemimpinan Ketum Golkar saat ini dengan masa kepemimpinan Jusuf Kalla (JK) yang juga sempat rangkap jabatan. 

"Paling tidak Partai Golkar bisa mendapatkan suara 12% tapi itu turun. Ketika Pak JK dulu, dari Pak Akbar Tandjung 21,23% turun sampai 14%, langsung Pak JK bilang Munas dipercepat, karena saya gagal, itu katanya," tambahnya. 

Baca juga: Golkar Riau Dukung Airlangga dan Munas Desember Mendatang

Merosotnya perolehan kursi DPR RI di masa kepemimpinan Airlangga perlu dievaluasi. Pasalnya, jumlah kursi parlemen Partai Golkar di tahun 2019 ini, jauh dari target yang telah ditetapkan.

"Ini juga gagal dari 91 [kursi DPR RI] pada 2014 menjadi 85, padahal target 2019 itu 110, itu kan jauh sekali. Saya kira itulah harus kita evaluasi. Mungkin salah memimpin, menyusun program, menetapkan saksi, mungkin banyak hal yang harus dievaluasi untuk 2024," katanya.