Jakarta, Gatra.com - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap pasang badan bagi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman menghadapi hak angket DPRD Sulsel.

"PDIP sebagai partai pengusung beliau selalu menegaskan, kepala daerah yang dipilih langsung rakyat memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Jangan kemudian menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik dan meletakkan hak dewan dengan tidak proporsional," tegas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/8).

Baca Juga: Dua Kali Menang, PDI Perjuangan Patahkan Mitos Pemilu

Hasto menambahkan, pusat tentu minta Fraksi PDIP di DPRD Sulsel aktif melakukan lobi politik menolak penggunaan hak tertinggi DPRD tersebut.

"Dalam komitmen kami tegaskan wakil kepala daerah itu menjabarkan kebijakan politik kepala daerah. Namanya saja wakil. Itu dimana-mana. Sehingga kesatupaduan keduanya wajib dijaga," tegas Hasto.

Baca Juga: Kehadiran Prabowo di Kongres V PDIP Perkuat Rekonsiliasi

Penggunaan hak angket DPRD Sulsel berangkat dari kebijakan Nurdin yang dinilai bertentangan dengan aturan. Ada lima dasar hak angket yang disetujui dalam rapat paripurna DPRD Sulsel pada Senin (24/6), lalu. Pertama, pelantikan 193 pejabat Sulsel yang dasar keputusannya ditandatangani oleh wakil Nurdin, Andi Sudirman.

Kedua, masalah KKN dalam penempatan jabatan tertentu hingga (Ketiga) tuduhan tidak profesionalnya manajemen pengangkatan PNS. Poin selanjutnya soal dicopotnya pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme serta terakhir pelaksanaan APBD 2019 yang serapannya minim.