Medan, Gatra.com - Wacana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) percepatan pelaksanaan event olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi dua tahun sekali, akan berdampak pada terancamnya pelaksanaan olahraga yang dilakukan secara berjenjang di daerah.
Ketua Umum KONI Sumut, John Ismadi Lubisengatakan, jika PON dilaksanakan dua tahun sekali, otomatis kejuaraan mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi tentu tidak efisien. Hal ini mengancam ditiadakan Pekan Olahraga Kota/Kabupaten dan Pekan Olarraga Provinsi, yang notabennya juga salah satu ajang persiapan atlet menuju Prakualifikasi PON.
Baca Juga: Sebanyak 7 Atlet Atletik Sumut Lolos ke PON
"Kalau kita masuk di dua tahun, bubar itu pekan olahraga provinsi. Bubar, tidak mungkin bisa dilaksanakan Pekan olahraga kabupaten/kota. Itu akan bubar semua," tutur John, Selasa (6/8).
John tidak menampik, rencana pelaksanaan PON dua tahun sekali juga bahagian dari kajian KONI se-Indonesia. Hanya saja, dalam kurun empat tahun itu, dua tahun dilaksanakan PON remaja, dan selang dua tahun berikutnya dilaksanakan PON senior.
Baca Juga: Tiga Atlet Sumut Ini Berpeluang Tampil di SEA Games
"Sebenarnya hasil kajian kita KONI se Indonesia setuju dua tahun sekali, dengan pembagian PON remaja dan PON umum. Jadi, PON tetap empat tahun tapi di selang selingnya ada PON remaja," sebutnya.
Selain harus mempertimbangkan dalam hal kesiapan peserta, venue, dan program pembinaan di daerah, masalah anggaran olahraga juga harus dipertimbangkan. Menurut John, masih banyak daerah khususnya di luar jawa, masih terkatung-katung soal finansial untuk mengikuti PON yang notabennya dilaksnakaan empat tahun sekali. Pihaknya juga meminta untuk bersabar, dan menyerahkan hal itu semua kepada pemerintah yang baru nanti.
Baca Juga: Lawan PSCS, Berharap Tren Positif Tandang Berlanjut
Kata John, sampai saat ini pihaknya belum mendapat kabar secara resmi PON akan dilaksanakan dua tahun sekali. Pihaknya masih fokus pada persiapan percepatan panitia tuan rumah PON 2024.
"Bidding PON terakhir tuan rumah PON Sumut-Aceh itu tahun 2024. Kalau dimajukan PON 2022 siapa tuan rumahnya? Aturannya, pemilihan tuan rumah PON dilaksanakan enam tahun sebelum pelaksanaan PON. Apakah itu mau diubah, kan belum ada tuan rumah PON 2022. Saya belum bisa bilang belum berlaku resmi, bagi kami KONI Provinsi itu masih hitungan kami 2024 sesuai hasil bidding PON 2018," tegas John.
Baca Juga: Lawan PSMS, Hartadi: PSMS Tim Kuat
John mengaku tetap menghormati putusan rencana Kemenpora tersebut. Tetapi, tidak hanya mempertimbangkan kesiapan selaku tuan rumah, namun juga harus pertimbangkan kesiapan peserta PON.
"Pertanyaannya pemerintah daerah mampu tidak dua tahun sekali mengikuti PON? Kalau PON dua tahun sekali, berarti tahun pertama Pra PON itu PON, Pra PON terus PON. Bagaimana pembinaan?," jelas John.
Reporter: Iskandar
