Jakarta, Gatra.com - DPRD DKI Jakarta mendesak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) serius menangani imigran yang di Jakarta. Para pencari suaka ini dirasa mulai membebani Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan anggaran Pemprov DKI tidak cukup untuk terus menangani pengungsi tersebut. Menurut Pras, soal pengungsi bukan wewenang Pemprov DKI Jakarta.

"Kami sudah 41 hari membantu mereka, pendanaan juga tidak mencukupi kalau terus-menerus. Di sini kita melihat ada pengungsi sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," jelas Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8).

Untuk itu, Pras meminta kepada UNHCR dan IOM segera memulangkan para pengungsi ke negara asal. Keberadaan pengungsi di wilayah DKI Jakarta dianggap mengganggu ketertiban.

"Tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan imigran ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada. Sangat mengganggu di wilayah DKI Jakarta," katanya.

Pras menyebutkan, total jumlah imigran Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan di Jakarta ada sekitar 14 ribu. Di penampungan Kalideres ada 1.500 orang. Sementara 8.000 lainnya sudah ditangani IOM.

"Karena ini bukan wewenang pemda. Pemerintah pusat sudah mau mencoba, tapi UNHCR enggak ada gerakan apa-apa. Saya minta UNHCR tanggung jawabnya bagaimana," ujar Pras.