Jakarta, Gatra.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2004-2009, Prof. Dr. Meutia Hatta menolak keras wacana Kementerian PPPA yang akan dilebur dengan kementerian lain.

Menurutnya, masalah perempuan dan anak di Indonesia ini sudah semakin besar. Apabila Kementerian PPPA dilebur, fokus terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa semakin berkurang. Ini karena harus berbenturan dengan urusan lain. 

"Ya sempat ada terdengar wacana, bahwa Kementerian PPPA akan menjadi satu dengan BKKBN atau kementerian lain yang berurusan terkait keluarga. Namun saya rasa, pemberdayaan keluarga bisa sendiri di BKKBN atau buat kementerian baru lagi. Yang penting, Kemen PPPA jangan dihilangkan," ujarnya saat Media Talk di Kantor Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Belum teratasinya persoalan kekerasan perempuan dan anak menjadi salah satu alasan mengapa Kementerian PPPA ini tidak seharusnya dilebur dengan kementerian lain. Padahal, pada program kerja Jokowi 5 tahun ke depan adalah pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang dimulai dari peran perempuan.

Meski begitu, Staf Ahli Menteri Bidang Pengetasan Kemiskinan Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menanggapi, wacana lain yang beredar justru BKKBN nantinya yang akan melebur di bawah arahan Kementerian PPPA.

"Memang sejauh ini fungsi Kemen PPPA masih terbatas karena dalam implementasi ke bawahnya masih butuh penambahan fungsi. Tetapi kami tetap pertahankan Kemen PPPA ini, terlebih wacana yang kami dengar BKKBN yang akan bergabung dengan Kemen PPPA," imbuhnya.