Jakarta, Gatra.com - Wakapolri Komjen Pol Ari Dono mengatakan, pihaknya turut mempersiapkan pemindahan ibu kota yang rencananya ditempatkan di sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kita sudah rapat-rapat untuk pemindahan satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan tetap disini," kata Ari di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).
Baca Juga: Ibu Kota Baru Tak akan Sepi seperti Putrajaya dan Brasilia
Dia menambahkan, Mabes Polri dan seluruh kegiatan administrasi kepolisian bakal turut diboyong ke sana. Namun, untuk pelayanan tidak berpindah.
"Iya Mabes Polri, pemerintahan pusat kegiatan administrasi daripada kepolisian, khususnya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke sana. Untuk pelayanan kan tetap sama seperti Polda-Polda ada, hanya pusat Mabes Polrinya saja," jelasnya. Ihwal lalu lintas DKI Jakarta yang disinyalir jadi salah satu penyebab kepindahan, Ari Dono menyatakan secara simultan akan diatur.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Anies: Pembangunan Jakarta Jalan Terus
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ibu kota baru terletak di antara Kabupaten Kutai Kertangera dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Lokasi paling ideal menurut hasil kajian, lokasinya ada di sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang (26/8).
Kepala Negara menambahkan lahan ibu kota baru sudah tersedia seluas 180 ribu hektar. Infrastruktur pendukung lokasi ibu kota baru relatif baik dibandingkan lokasi lainnya.
Selain itu, risiko bencana di lokasi ini sangat kecil. Mulai dari banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor.
"Lokasi calon ibu kota baru sangat startegis berada di tengah Indonesia. Kemudian diapit oleh dua kota besar yaitu Balikpapan dan Samarindra sehingga infrastrukturnya sudah siap," tegas Jokowi.
